Bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni sebaiknya mengajukan perbaikan kepada pemerintah setempat.
Karena salah saru program pemerintah yakni melakukan perbaikan dan membangun rumah masyarakat yang tidak mampu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur tahun ini membangun sedikitnya 244 rumah tidak layak huni (RTLH).
Program tersebut ditujukan untuk warga miskin dan kurang mampu di wilayah itu.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKM) Pemkab Pamekasan Muharram, menyatakan.
244 rumah tidak layak huni itu tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan.
“Saat ini berlangsung, yakni dalam tahap survei pada sasaran program oleh petugas pendamping di lapangan,” kata Muharram.
Ia menjelaskan, total anggaran yang disediakan pemerintah untuk program ini sebesar Rp4 miliar lebih.
Biaya yang dikeluarkan dan nilai total anggaran untuk masing-masing rumah adalah Rp17,5 juta.
“Bentuk bantuan yang kami berikan berupa bahan material yang dibutuhkan dan uang untuk ongkos tukang,” katanya.
Menurut Muharram, penerima bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni ini yang dinilai sangat mendesak dan membutuhkan perbaikan cepat.
Karena jumlah warga yang mengajukan usulan bantuan perbaikan rumah ke Pemkab Pamekasan untuk program tersebut jauh lebih banyak.
Yaitu mencapai 2 ribu orang lebih yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan se-Kabupaten Pamekasan.
Dari usulan tersebut, pemkab lalu melakukan survei lapangan dengan memprioritaskan pada lebih mendesak untuk dilakukan perbaikan, sesuai dengan plafon anggaran yang tersedia.
Jika dibanding program RTLH 2023, program bantuan perbaikan rumah kali ini jauh lebih sedikit.
Karena pada 2023, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Pemkab Pamekasan sebanyak 349 unit, sedangkan pada 2024 sebanyak 244 unit.
“Jadi, lebih banyak 105 unit rumah pada 2023 dibanding 2024,” Ucap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Muharram.
