Oleh : Sapto Raharjanto
Sejarah politik di Indonesia bukan sekadar soal perebutan kursi kekuasaan, melainkan sebuah perjalanan panjang mempertahankan sebuah ideologi yang lahir dari tanah air sendiri. Jika kita berbicara tentang nasionalisme yang berpihak pada rakyat kecil, maka garis merahnya sangat jelas yaitu dimulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno, hingga berlanjut menjadi PDI Perjuangan di masa kini. Ini adalah kisah tentang sebuah “api” yang menolak untuk padam meski berkali-kali diterjang badai politik.
Semua bermula pada 4 Juli 1927 di sebuah bangunan di Bandung. Di sana, seorang pemuda bernama Soekarno bersama rekan-rekannya seperti Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, dan Dr. Tjipto Mangunkusumo mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, yang setahun kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI).
Tujuannya sangat sederhana namun berani yaitu Indonesia Merdeka secepat-cepatnya. Saat itu, PNI tidak ingin bekerja sama sedikit pun dengan penjajah Belanda. Mengapa PNI begitu cepat dicintai rakyat, Karena Bung Karno memperkenalkan sebuah konsep bernama Marhaenisme.
Marhaenisme diambil dari nama seorang petani kecil bernama Marhaen yang ditemui Bung Karno di Bandung. Marhaen punya alat kerja sendiri (cangkul) dan punya tanah sendiri, tapi tetap miskin karena sistem yang menindasnya. Inilah yang diperjuangkan PNI: membela orang-orang kecil yang mandiri tapi dimiskinkan oleh sistem besar.
Kaitan antara Marhaenisme dan lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 sangatlah erat. Bagi Bung Karno, Pancasila bukanlah ide yang jatuh dari langit, melainkan hasil penggalian mendalam dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri.
Marhaenisme adalah fondasi sosialnya. Ketika Bung Karno berpidato pada 1 Juni 1945, beliau menawarkan lima dasar negara yang semangatnya adalah gotong royong dan keadilan bagi seluruh rakyat. Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” adalah kristalisasi dari semangat membela kaum Marhaen. Jadi, Pancasila adalah alat politik negara, sementara Marhaenisme adalah roh atau jiwa yang memastikan negara tersebut tidak hanya makmur di atas, tapi juga sejahtera di bawah.
Setelah Indonesia merdeka, PNI menjadi wadah besar bagi kaum nasionalis. Tokoh-tokoh seperti Ali Sastroamidjojo dan Sidik Djojosukarto memegang peranan penting. Ali Sastroamidjojo, misalnya, berhasil mengangkat martabat bangsa dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955. Sementara Sidik Djojosukarto adalah sosok yang berhasil mengonsolidasikan partai setelah masa revolusi dan membawa PNI menjadi kekuatan politik dominan di Indonesia. Ini membuktikan bahwa PNI bukan hanya partai massa, tapi juga partai intelektual yang disegani dunia.
Pada Pemilu pertama tahun 1955, PNI keluar sebagai pemenang. Mengapa hal ini terjadi, menurut peneliti sejarah J. Eliseo Rocamora punya penjelasan menarik. Menurutnya, PNI punya kekuatan unik karena berhasil masuk ke dalam struktur birokrasi pemerintahan sekaligus memiliki ikatan emosional yang kuat dengan rakyat jelata. Rocamora melihat bahwa PNI bukan sekadar organisasi, melainkan representasi identitas nasional. Namun, Rocamora juga memberikan catatan kritis yaitu PNI sangat bergantung pada sosok Bung Karno dan birokrasi, sehingga ketika Bung Karno melemah, partai ini ikut goyah.
Badai besar datang setelah peristiwa tahun 1965. Rezim Orde Baru melakukan kebijakan “De-Soekarnoisasi” untuk menghapus pengaruh Bung Karno. PNI, sebagai “anak kandung” pemikiran Soekarno, ditekan habis-habisan.
Pada tahun 1973, pemerintah memaksa PNI untuk melebur atau “fusi” dengan partai lain seperti Parkindo (Kristen), Partai Katolik, IPKI, dan Murba. Gabungan partai ini dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selama bertahun-tahun, PDI dibuat tidak berdaya. Konflik internal sengaja diciptakan agar kekuatan nasionalis tidak pernah bisa menandingi penguasa saat itu.
Tokoh-tokoh nasionalis tua seperti Manai Sophian tetap bertahan di dalam PDI dengan kondisi yang memprihatinkan, namun mereka tetap menjaga “api” Soekarno dalam diam. Mereka menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali.
Titik balik terjadi pada tahun 1987 ketika putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, mulai masuk ke politik. Kehadiran Megawati menjadi magnet luar biasa. Rakyat yang merindukan sosok Bung Karno dan merasa tertekan oleh Orde Baru mulai melihat harapan baru.
Puncaknya adalah saat Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres di Surabaya tahun 1993. Pemerintah Orde Baru merasa terancam dan mencoba menggulingkannya melalui Kongres Medan tahun 1996 yang memunculkan kepemimpinan tandingan. Ketegangan ini berujung pada peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) 1996, di mana kantor PDI di Jalan Diponegoro diserang dan direbut secara paksa.
Peristiwa berdarah ini justru menjadi bahan bakar bagi perjuangan rakyat. Dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri semakin meluap. Setelah Orde Baru tumbang di tahun 1998, Megawati Soekarnoputri tidak bisa menggunakan nama PDI karena masalah hukum. Maka beliau menambahkan kata “Perjuangan” di belakangnya. Lahirlah PDI Perjuangan pada bulan Februari 1999, beberapa bulan menjelang pemilihan umum 1999 .
Kata “Perjuangan” bukan sekadar hiasan. Itu adalah pernyataan tegas bahwa partai ini lahir dari air mata, darah, dan militansi kader yang selama puluhan tahun tertindas namun tetap setia pada ideologi.
Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan menang telak. Rakyat memberikan mandatnya kepada Megawati Soekarnoputri untuk membawa semangat nasionalisme kembali ke pusat pemerintahan. Sejak saat itu, PDI Perjuangan telah mengalami berbagai dinamika, mulai dari menjadi pemenang pemilu, menjadi oposisi yang tangguh selama 10 tahun, hingga kembali memenangkan pemilu berkali-kali di era setelahnya.
PDI Perjuangan saat ini sangat menekankan pentingnya kaderisasi. Mereka mendirikan “Sekolah Partai” untuk memastikan setiap calon pemimpin memahami ajaran Bung Karno, Pancasila 1 Juni, dan Marhaenisme. Mereka ingin memastikan bahwa para pemimpin yang lahir tidak hanya mengejar jabatan, tapi paham cara melayani rakyat kecil atau “wong cilik”.
Jika kita melihat kembali teori J. Eliseo Rocamora, PDI Perjuangan telah belajar dari kelemahan PNI di masa lalu. Dulu, PNI dianggap lemah ketika birokrasi diambil alih penguasa lain. PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri membangun struktur organisasi yang jauh lebih solid dan disiplin.
Rocamora menekankan bahwa kekuatan kaum nasionalis ada pada kemampuannya menyatukan berbagai lapisan masyarakat. PDI Perjuangan melakukan hal ini dengan memadukan militansi kader di tingkat akar rumput dengan manajemen partai yang modern. Inilah yang membuat PDI Perjuangan tetap bertahan sebagai partai besar, bahkan ketika terjadi pergantian generasi kepemimpinan.
Perjalanan dari PNI hingga PDI Perjuangan adalah bukti bahwa ideologi yang benar-benar berasal dari hati rakyat tidak akan pernah bisa dihapuskan. Marhaenisme dan Pancasila 1 Juni 1945 tetap menjadi kompas yang mengarahkan langkah partai ini.
Dari Bung Karno hingga Megawati Soekarnoputri, serta tokoh-tokoh hebat lainnya, pesan untuk kita semua adalah tetap sama yaitu Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah). Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan bisa datang dan pergi, organisasi bisa berganti nama, namun kesetiaan pada nasib rakyat kecil adalah hal yang abadi. PDI Perjuangan hari ini bukan sekadar organisasi politik biasa, melainkan “rumah besar” bagi mereka yang percaya pada kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian bangsa Indonesia.
Penulis adalah Kader PDI Perjuangan Kabupaten Jember
