Pengungkapan kasus korupsi dilakukan oleh KPK menjelang pemilihan kepala daerah 2024.
Berbagai pihak dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi di berbagai wilayah.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya pada kasus dugaan korupsi.
Yakni pada pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pernyataan Hasto Kristiyanto dikemukakan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.
Dia juga menjelaskan alasan dirinya tak menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK pada Jumat (19/7) kemarin.
Karena Hasto mengaku baru mengetahui adanya surat panggilan tersebut.
“Saya sendiri baru tau pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja.
Surat itu diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” ujar Hasto.
Hasto juga meminta maaf karena dirinya tidak dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut.
Hasto mengatakan bahwa pada waktu itu dia tengah memimpin rapat pilkada.
“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” katanya.
Hasto mengaku dirinya tidak ada kaitan dengan kasus DJKA namun dia juga tak menampik pernah bekerja di BUMN sebagai konsultan.
Namun pada waktu itu dirinya belum mengubah status di KTP sebagai konsultan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
