Pengungkapan kasus korupsi dilakukan oleh KPK menjelang pemilihan kepala daerah 2024.
Berbagai pihak dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi di berbagai wilayah.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya pada kasus dugaan korupsi.
Yakni pada pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pernyataan Hasto Kristiyanto dikemukakan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.
Dia juga menjelaskan alasan dirinya tak menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK pada Jumat (19/7) kemarin.
Karena Hasto mengaku baru mengetahui adanya surat panggilan tersebut.
“Saya sendiri baru tau pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja.
Surat itu diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” ujar Hasto.
Hasto juga meminta maaf karena dirinya tidak dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut.
Hasto mengatakan bahwa pada waktu itu dia tengah memimpin rapat pilkada.
“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” katanya.
Hasto mengaku dirinya tidak ada kaitan dengan kasus DJKA namun dia juga tak menampik pernah bekerja di BUMN sebagai konsultan.
Namun pada waktu itu dirinya belum mengubah status di KTP sebagai konsultan.
“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis.
Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting.
Oleh sebab itu, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang,” jelas Hasto.
Hasto menuturkan dari informasi yang didapatkannya, panggilan itu dikaitkan dengan Pilpres 2019.
Saat momentum politik tersebut Hasto terpilih menjadi Sekretaris Tim Pemenangan.
Hasto memastikan dia akan memenuhi panggilan KPK berikutnya. Dia meminta untuk menunggu hasil pemeriksaan.
“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar.
Terutama terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tambah Hasto.
“Jadi kita tunggu saja hasilnya karena saya juga belum tau diminta sebagai saksi.
Tapi saya pastikan, saya tidak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini tidak ada bisnis,” sambungnya.
Sebelumnya, Jumat (19/7), Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan bahwa.
Pihaknya memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan petinggi partai politik.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, Konsultan,” ujar Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.
Tessa menjelaskan bahwa locus delicti atau tempat terjadinya dugaan pidana kasus ini ada di Jawa Timur.
