Oleh : Tiara Primavika Bestari
Perjalanan politik Megawati Soekarnoputri bukan sekadar cerita tentang seorang putri presiden yang mewarisi takhta. Ini adalah narasi panjang tentang ketahanan, kesabaran revolusioner, dan simbol perlawanan terhadap hegemoni Orde Baru. Dari bayang-bayang de-Sukarnoisasi hingga menjadi perempuan pertama yang menjabat Presiden RI, Megawati Soekarnoputri telah melewati badai politik yang sangat terjal.
Prahara 1 Oktober 1965 menjadi titik balik kelam bagi keluarga Soekarno. Pasca peristiwa tersebut, terjadi pergeseran kekuasaan yang drastis. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966, legitimasi Presiden Soekarno mulai digerogoti. Pidato pertanggungjawaban Bung Karno yang bertajuk Nawaksara ditolak oleh MPRS, yang kemudian berujung pada terbitnya Tap MPRS XXXIII/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno.
Di masa inilah, kebijakan de-Sukarnoisasi dijalankan secara sistematis oleh rezim Orde Baru untuk menghapus pengaruh pemikiran Soekarno dari benak rakyat indonesia. Keluarga Bung Karno dipinggirkan dari panggung publik. Bahkan terkait urusan studi di perguruan tinggipun keluarga Bung Karno harus disngkirkan. Di saat yang sama, arah ekonomi berubah total melalui UU Penanaman Modal Asing (PMA) 1967, yang membuka pintu bagi modal asing, sebuah kontradiksi tajam dari semangat Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) yang selama ini didengungkan oleh Bung Karno.
Rezim Soeharto mengonsolidasikan kekuasaan melalui kebijakan fusi partai tahun 1973. Partai-partai nasionalis dan non-Islam seperti PNI, Murba, Parkindo, Partai Katolik, dan IPKI dipaksakan untuk melebur menjadi satu wadah: Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI dirancang untuk menjadi partai yang lemah, penuh konflik internal, dan mudah dikendalikan sebagai ornamen demokrasi formal.
Namun, sejarah mulai berputar pada tahun 1987. Untuk mencari figur pemersatu, Ibu Megawati Soekarnoputri akhirnya “turun gunung” dan masuk ke Partai Demokrasi Indonesia sebagai organisasi politik yang merepresentasikan kekuatan Soekarnois “Naar Medan Merdeka Utara” (Menuju Medan Merdeka Utara) perlahan tapi pasti mulai bergema di kalangan akar rumput kaum marhaen. Kehadiran beliau pada Pemilu 1987 dan 1992 menjadi magnet bagi massa marhaen yang rindu pada sosok Bung Karno. Megawati Soekarnoputri bukan lagi sekadar ibu rumah tangga biasa, beliau menjadi simbol harapan bagi mereka kaum yang terpinggirkan.
Sejarawan Peter Kasenda menekankan bahwa Megawati Soekarnoputri adalah “pemersatu faksi” yang terkoyak. Di tengah tekanan intelijen dan intervensi militer Orde Baru, Megawati mampu menjaga integritas moral partai. Peter Kasenda melihat Megawati sebagai “titik temu” antara kerinduan akan masa lalu (Soekarnoisme) dan kemuakan terhadap otoritarianisme Orde Baru.
Puncak ketegangan terjadi pada Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya 1993. Meskipun rezim mencoba menjegal melalui berbagai cara, Megawati Soekarnoputri terpilih secara de facto sebagai Ketua Umum PDI melalui dukungan arus bawah. Pemerintah yang tidak puas kemudian merekayasa KLB Medan yang memunculkan Soerjadi sebagai ketua tandingan. Dualisme ini menciptakan ketegangan hebat antara PDI Pro-Mega dan PDI kubu pemerintah.
Puncaknya adalah Tragedi Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) pada tahun 1996. Markas PDI di Jalan Diponegoro diserbu paksa. Namun, kekerasan ini justru menjadi bumerang bagi rezim. Pengamat politik Cornelis Lay mencatat bahwa peristiwa Kudatuli adalah “titik didih” bagi gerakan reformasi. Cornelis Lay menganalisis bahwa Megawati dalam periode ini menunjukkan kepemimpinan yang matang dengan tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, melainkan melalui jalur hukum dan perlawanan pasif yang justru mendelegitimasi moral Orde Baru.
Krisis ekonomi 1997 mempercepat keruntuhan Orde Baru. Gerakan Reformasi 1998 akhirnya menumbangkan Soeharto. Megawati Soekarnoputri kemudian mendirikan PDI Perjuangan untuk membedakan diri dari kubu Soerjadi. Strategi ini berhasil; PDI Perjuangan menang telak pada Pemilu 1999. Meskipun sempat terganjal oleh manauver Poros tengah dalam Sidang Umum MPR 1999, Megawati Soekarnoputri akhirnya dilantik menjadi Presiden RI ke-5 (2001-2004) menggantikan Abdurrahman Wahid.
Selama masa jabatannya, Megawati Soekarnoputri meletakkan fondasi institusi demokrasi yang vital, yakni pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dua lembaga ini adalah anak kandung reformasi yang dirancang untuk memastikan supremasi hukum di Indonesia.
Setelah kehilangan kursi presiden pada 2004, Megawati Soekarnoputri membawa PDI Perjuangan menjadi Partai Penyeimbang selama satu dekade (2004-2014). Sikap konsisten berada di luar pemerintahan ini membuahkan hasil. PDI Perjuangan memenangkan Pemilu secara berturut-turut pada 2014, 2019, dan 2024.
Kekuatan Megawati terletak pada kemampuannya menjaga ideologi partai dan konstitusi agar tetap relevan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan akar nasionalismenya. Beliau bertransformasi dari seorang “simbol perlawanan” menjadi “kingmaker” politik Indonesia modern.
Garis politik Megawati Soekarnoputri tidak pernah lepas dari Semangat Dasasila Bandung 1955. Beliau secara konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina dan menentang segala bentuk kolonialisme modern. Sikap tegas Megawati Soekarnoputri dalam mengecam agresi di Gaza, serta kritik terhadap intervensi asing di Venezuela dan Iran, menunjukkan komitmen pada prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif”.
Megawati Soekarnoputri memandang bahwa perdamaian dunia hanya bisa dicapai jika kedaulatan setiap bangsa dihormati tanpa intimidasi dari kekuatan hegemonik mana pun. Ini adalah kelanjutan dari visi Bung Karno tentang “To Build Anew World” yaitu membangun sebuah tatanan dunia kembali yang lebih adil dan setara.
Perjalanann Perjuangan Politik Ibu Megawati Soekarnoputri dari kisah kelam kudeta merangkak Soeharto 1966-1967 hingga penolakan wacana Presiden tiga periode pada tahun 2024 adalah sebuah epos politik yang langka. Mengutip kembali pemikiran Cornelis Lay, kekuatan Megawati Soekarnoputri bukan pada kekuatan logistik atau militer, melainkan pada “kedaulatan rakyat” yang beliau jaga melalui simbol kekuatan kaum Soekarnois yang bersatu dengan potensi kekuatan rakyat. Analisis Peter Kasenda membuktikan bahwa Megawati Soekarnoputri berhasil mengkonversi penderitaan pribadi dan keluarga menjadi energi kolektif kekuatan bangsa Indonesia.
“Naar Medan Merdeka Utara” bukan hanya sekadar jargon perebutan kekuasaan, melainkan perjalanan panjang sebuah ideologi untuk kembali ke rumahnya yaitu kedaulatan rakyat yang sejati. Dari seorang putri Proklamator yang terbuang, Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi penjaga gawang demokrasi dan nasionalisme Indonesia di abad ke-21.
Penulis adalah kontributor media Marhaenis.com
