Sebanyak 15 Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) disiapkan dana stimulan senilai total 1,5 miliar. Khusus untuk bidang usaha pertanian, tentu program ini akan mendukung program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan.
” Sumber anggaran yang dikucurkan kedesa dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Informasi ini dikutip dari salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri.
Anggaran ini bersifat stimulus diterimakan untuk 15 BUMDes yang tersebesar di 9 Kecamatan meliputi Desa Trojalu,Selorejo dan Tulungagung dikecamatan Baureno, Desa Kalorejo Kecamatan Kota, Desa Mojoranu Kecamatan Dander, Desa Sambiroto Kecamatan Kapas, Desa Betet Kecamatan Kepohbaru kemudian Desa Wadang Kecamatan Ngasem, Desa Ngraho Kecamatan Ngraho, Desa Ngradin Kecamatan Padangan dan selebihnya dikecamatan Sugihwaras meliputi Desa Genjor, Glagahwangi, Panemon, Balongrejo, Jatitengah.
Jadi total anggaran mencapai 1,5 miliar tentu dengan rincian masing-masing Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) akan menerima anggaran sebesar 100 juta. Penerimaan anggaran stimulan secara bergilir namun khusus untuk tahun ini dibidang pertanian.
Secara terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD) Bojonegoro Machmudin membenarkan adanya dana stimulan untuk BUMDes khususnya dibidang pertanian diberi 100 juta pada masing-masing Desa.
Sahdan selaku Ketua Yayasan Suara petani Indonesia Cabang Bojonegoro berpadangan dengan adanya dana stimulan itu harus benar benar diperuntukan untuk usaha tani, dan masyarakat harus mengawasi anggaran yang akan diglontorkan ke pihak BUMDes, jangan sampai dijadikan lahan bancaan, yang akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat tani.
Yayasan Suara Petani Indonesia cabang Bojonegoro akan membuka ruang aduan bagi semua petani dan masyarakat yang menemukan adanya unsur korupsi terkait bantuan dana hibah tersebut, tutup Sahdan.
