Sejarah Ulang Tahun Jakarta Sejak Zaman Kerajaan Hingga Sesudah Kemerdekaan Indonesia

- Jurnalis

Sabtu, 22 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Setiap tanggal 22 Juni masyarakat kota Jakarta merayakan hari yang sangat istimewa dengan berbagai kegiatan.

Karena pada tanggal 22 Juni merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta yang ke-497 tahun.

Tetapi dalam peringatan HUT Jakarta tahun ini sekaligus menandakan peralihan status ibu kota negara,

Sesuai arah pembangunan baru menjadi kota global. Hal ini sesuai dengan tema perayaan tahun ini “Jakarta Kota Global Berjuta Pesona”.

Berikut sejarah lahirnya kota Jakarta dikutip dari berbagai sumber.

Pada abad ke-14, waktu itu di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, nama DKI Jakarta dulunya adalah Sunda Kelapa.

Sejak dahulu Wilayah ini dikenal sebagai kota pelabuhan yang sibuk dengan arus perdagangan.

Kapal-kapal dari pedagang, seperti India, Tiongkok, Arab, hingga Eropa bertemu di Sunda Kelapa.

Mereka saling transaksi dan bertukar barang komoditas, Namun, tahun 1511, Portugis mulai memasuki wilayah Malaka.

Portugis tiba di Sunda Kelapa tahun 1512 dan menjajah dengan mengeklaim wilayah Sunda Kelapa sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya.

Baca Juga :  Pegi Setiawan Bebas Dari Tahanan Setelah Menang Praperadilan, Berikut Penjelasan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung

Sekitar tahun 1517, Fatahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut kembali Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis.

Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Kota Jayakarta (kemenangan), pada 22 Juni 1527.

Pada tanggal 30 Mei 1619, Jayakarta dikuasai Belanda (VOC) di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen.

Perilaku brutal VOC menghancurkan Kota Jayakarta lalu membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung.

Kemudian kota tersebut dinamakan Batavia yang diambil dari nenek moyang bangsa Belanda, Batavieren.

Setelah melakukan berbagai perubahan akhirnya Pembangunan Batavia selesai dibangun pada 1650.

Zaman dahulu Batavia dikhususkan untuk tempat tinggal mereka yang berasal dari Bangsa Eropa.

Kemudian juga ada bangsa Cina, Jawa, celakanya penduduk asli tidak diperkenankan tinggal di Batavia.

Pemberian nama Batavia ini terus dipakai selama ratusan tahun yakni sejak 1619 hingga 1942.

Perubahan nama kembali dilakukan setelah dikuasai Jepang, kota ini berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsu Shi.

Baca Juga :  Pandangan Filosofis Dari Sang FILSUF Djoko Sukmono Tentang Lembaga Sosial Baru

Yang berasal dari bahasa Jepang berarti ‘jauhkan perbedaan’. Nama tersebut resmi digunakan pada 8 Desember 1942.

Jepang menyerah dari pasukan Sekutu pada tahun 1945. Soekarno dan Mohammad Hatta pun memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Setelah itu, nama Jakarta Tokubetsu Shi kembali diganti. Kata Tokubetsu Shi dihilangkan, sehingga hanya menjadi Jakarta.

Jakarta kemudian ditetapkan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1956.

Tepatnya pada masa pemerintahan Wali Kota Jakarta Sudiro, nama Jakarta kembali dikukuhkan.

Jakarta sebelumnya masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan menjadi satu dengan daerah lainnya.

Tetapi pada 1959, Jakarta diubah menjadi Daerah Tingkat Satu yang dipimpin oleh gubernur.

Gubernur pertamanya adalah Soemarno Sosroatmodjo. Pada 1961, status Jakarta diubah menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Hari ulang tahun Jakarta didasari pada momen Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, tahun 1527.

Ketetapan tersebut tertuang dalam keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956.

 

Berita Terkait

Satpol PP Bojonegoro Segel Perusahaan Yang Belum Lengkap Perizinan Operasi
Keinginan Masyarakat Pulau Sumbawa Untuk Mengola Daerah Wajib Kita Dukung Sepenuhnya Demi Pemerataan Pembangunan Serta Terwujudnya Keadilan
Hasil Riset BRIN Seharusnya Menjadi Rujukan DKPP Kabupaten Bojonegoro Demi Kesejahteraan Petani Bawang Merah
Tragedi Perselingkuhan Lahan Pertanian Dengan Home Industri Atas Nama Kemajuan Sebuah Kota
Pemkab Bojonegoro Kucurkan Hibah BUMDes Pertanian Rp 1,5 M, Setiap Desa Dapat Jatah Rp 100 Juta
Bupati Situbondo dan Kepala Dinas Diperiksa Penyidik KPK Atas Dugaan Korupsi
Wali Kota Semarang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di Berbagai Dinas Pemerintahan
Mantan Ketua Pengadilan Surabaya Menjadi Tersangka Korupsi Suap, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Semakin Menurun

Berita Terkait

Senin, 9 Juni 2025 - 16:53 WIB

Satpol PP Bojonegoro Segel Perusahaan Yang Belum Lengkap Perizinan Operasi

Rabu, 21 Mei 2025 - 22:34 WIB

Keinginan Masyarakat Pulau Sumbawa Untuk Mengola Daerah Wajib Kita Dukung Sepenuhnya Demi Pemerataan Pembangunan Serta Terwujudnya Keadilan

Minggu, 20 April 2025 - 22:42 WIB

Hasil Riset BRIN Seharusnya Menjadi Rujukan DKPP Kabupaten Bojonegoro Demi Kesejahteraan Petani Bawang Merah

Kamis, 27 Maret 2025 - 13:56 WIB

Tragedi Perselingkuhan Lahan Pertanian Dengan Home Industri Atas Nama Kemajuan Sebuah Kota

Selasa, 11 Maret 2025 - 15:35 WIB

Pemkab Bojonegoro Kucurkan Hibah BUMDes Pertanian Rp 1,5 M, Setiap Desa Dapat Jatah Rp 100 Juta

Berita Terbaru

Pemikiran

Tentang Gemah Ripah Loh Jinawi

Minggu, 23 Nov 2025 - 00:49 WIB