Tim Penggerak PKK Wajib Netral Dalam Pilkada 2024, Berikut Pernyataan Mendagri

- Jurnalis

Sabtu, 31 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peristiwa politik menjadi momentum untuk menentukan siapa pemimpin yang akan di pilih.

Anggota organisasi pemerintah dilarang untuk terlibat langsung dalam aktivitas politik praktis.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Agar bekerja secara profesional dan menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemilihan yang bersih dan bebas intervensi.

“Hati-hati, jangan sampai nanti PKK dibawa ikut dalam politik praktis,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pj. Ketua TP PKK sekaligus Pj. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Aceh yang dilantik dan dikukuhkan, yaitu Safriati Safrizal.

Baca Juga :  Hasil Riset BRIN Seharusnya Menjadi Rujukan DKPP Kabupaten Bojonegoro Demi Kesejahteraan Petani Bawang Merah

Untuk pengurus Provinsi Kepulauan Babel yang dilantik dan dikukuhkan yaitu Dya Sugito.

Lebih lanjut, dia mengingatkan pengurus TP PKK agar jangan sampai masuk ke dalam politik praktis.

Apalagi terlibat dalam upaya memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.

Karena jika hal itu terjadi, maka citra PKK akan menjadi tidak baik dan terpengaruh faktor politik.

Sebaliknya, Mendagri meminta pengurus TP PKK untuk berfokus pada 10 program pokok PKK.

Sesuai dengan amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan.

“Karena apa pun juga adalah, image Ibu adalah istri Pj. (gubernur) yang harus netral.

Dan kemudian mungkin beda dengan PKK yang bapaknya (suaminya) kader partai politik.
Pak Safrizal dan Pak Sugito ini bukan kader (partai) politik, (melainkan) birokrat murni yang harus netral, (dengan status) ASN,” ungkapnya.

Baca Juga :  Berikut Fasilitas Sarana dan Prasarana Yang Didapatkan Oleh ASN Yang Bertugas di IKN

Selain itu, Tito meminta para pengurus TP PKK untuk menggerakkan organisasi di daerah masing-masing agar semakin dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat.

Sebagai koordinator bagi TP PKK tingkat kabupaten/kota, Ketua TP PKK Provinsi.

Misalnya, dapat mengadakan rapat rutin berkaitan dengan program pokok PKK.

“Buatlah rapat sekali paling tidak, (atau) dua kali mungkin dalam masa jabatan.

Buatlah sekali di awal, bangun komunikasi, apa yang dikerjakan tiap-tiap daerah,” ujar Tito.

Berita Terkait

DPC GMNI Pamekasan Gelar Tiga Lomba Kreatif Se-Madura Dalam Momentum “Juni Istimewa”
Minat Baca Generasi Bangsa Indonesia Sangat Rendah, Berikut Data UNESCO
Immanuel Kant (1875 – 1961) Pemikirannya Menjadi Referensi Dalam Menilai Kehidupan
Sejarah Pertanian di Dunia dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perekonomian Bojonegoro Saat Ini
Pengolahan Hasil Panen Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Badan Bank Tanah Mencatat Pertumbuhan Positif Pada Tahun2024 Yang Tersebar di 21 Provinsi
Guru Honorer Kabupaten Konawe Selatan Bebas Dari Tuntutan Hukum, Berikut Fakta Persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo
Hutang Petani dan Nelayan Kepada Perbankan Akan Dihapus Oleh Presiden Prabowo, Berikut Ketentuannya

Berita Terkait

Minggu, 8 Juni 2025 - 21:41 WIB

DPC GMNI Pamekasan Gelar Tiga Lomba Kreatif Se-Madura Dalam Momentum “Juni Istimewa”

Minggu, 4 Mei 2025 - 23:55 WIB

Minat Baca Generasi Bangsa Indonesia Sangat Rendah, Berikut Data UNESCO

Sabtu, 29 Maret 2025 - 01:38 WIB

Immanuel Kant (1875 – 1961) Pemikirannya Menjadi Referensi Dalam Menilai Kehidupan

Senin, 24 Maret 2025 - 00:08 WIB

Sejarah Pertanian di Dunia dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perekonomian Bojonegoro Saat Ini

Kamis, 13 Maret 2025 - 22:23 WIB

Pengolahan Hasil Panen Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Berita Terbaru

Nasionalis

Manusia Methodologis dan Bangkitnya Soekarnoisme

Sabtu, 14 Jun 2025 - 11:33 WIB