Politik Dan Keterkaitan Dengan Politik

- Jurnalis

Minggu, 14 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Penulis Bahari Aden

Foto Penulis Bahari Aden

Politik adalah alat untuk membuat rakyat menjadi makmur dan sejahtera, tapi tujuan awal ini telah dilencengkan oleh kelompok kelompok materialis dengan menggunakan ideologi kapitalis, liberalis dan membuat monopoli pada bidang bidang yang sangat dibutuhkan oleh sebuah bangsa didunia seperti mineral mineral bumi.

Mereka melakukannya dengan penaklukan wilayah, kolonialisme, menghancurkan budaya budaya yang ada dalam masyarakat melalui pelarangan acara ritual, yang mengikat mereka pada sebuah kepercayaan pada kebaikan, melawan penindasan, membuat budaya baru yang dijadikan kebiasaan pada masyarakat dalam keseharian mereka, serta dimasukan lewat pembentukan tetua tetua adat dikontrol oleh penjajah, termasuk kebebasan berpikir menurut cara dan kehendak sang penakluk.

Dengan bantuan sekolah sekolah buatan asing memperkenalkan budaya asing termasuk pemikirannya.

Ini dilakukan oleh pihak barat secara merata diberbagai belahan dunia ditiap tiap daerah taklukan.

Hal tersebut berlangsung berabad abad lamanya dan mereka hampir berhasil melakukan hal tersebut, tapi ada perubahan perubahan dalam negara jajahan karena mulai melawan setiap tindakan yang akan menghilangkan identitas budaya bangsanya.

Khususnya Indonesia, banyak para pelajar yang mengenyam pendidikan ala barat.

Dimana mereka ada kesadaran muncul terhadap perbandingan negaranya dengan tempat mereka bersekolah, mereka dirasiskan oleh para guru pengajar, cara penilaian ujian walaupun soal soal benar tapi poin didapati lebih rendah daripada teman teman warga negara setempat.

Tidak ada penghargaan atas kecerdasan maupun kebaikan yang dilakukan para pelajar Indonesia.

Setelah kembali ke Indonesia, mereka mengadakan sekolah sekolah gratis, bertindak mengasah ketajaman berpikir nasyarakat setempat, agar mulai mengajarkan huruf, membaca dan nyanyian nyanyian serta bercerita tentang perlawanan bangsa jajahan terhadap kolonialisme.

Tapi Belanda menggunakan pelarangan pelarangan bumi putra dengan kebijakan Gubernur Jendral Hindia terhadap yang dilakukan para penyadar perlawanan lewat politik, yaitu kebijakan.

Akhirnya bergerak lewat bawah tanah, sebagian lagi tetap melakukan aksi seperti biasanya. Lewat pendidikan yang dilakukan oleh para perlawanan maka muncul hal baru berdirilah berbagai organisasi massa.

Baca Juga :  Gen Z dan ‘Genk Lebah’: Apakah Ini Cerminan Identitas Generasi Muda ?

Hingga memperluas jaringan anti kolonialis keseluruh Nusantara, dengan hasil 1928 lahirlah gerakan pemuda yang mengkreasikan bertanah air satu … berbangsa satu … dan berbahasa satu Indonesia raya… dilanjutkan dengan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Semua aksi ini dilakukan oleh para pemuda baik yang sekolah ditingkat lokal maupun diluar negeri.

Tentunya tak terlepas dari aksi aksi politik dan kebijakan politik yang ingin melepaskan diri terhadap kolonialisme.

Hal yang sama dilakukan oleh Soeharto disaat penggulingan Soekarno, dengan penolakan Nawaksara (pelaporan hasil kegiatan kegiatan negara yang telah dilakukan Presiden selama ia berkuasa dihadapan MPR) dengan kebijakan ketetapan MPR Nasution memberhentikan Soekarno digantikan Soeharto sebagai mandataris MPR.

Pada masa Soeharto hal yang sama terjadi, dia mundur sebagai Presiden. Jadi kebijakan ini, adalah alat yang tak bisa dipisahkan dari setiap aksi politik.

Mari kita bicarakan dua hal yaitu elit : Sekelompok kecil orang yang memiliki peranan besar dalam penentuan arah politik bangsa, lalu Oligarkhi : Sekelompok kecil orang yang memiliki kekuatan tuk menentukan jalannya roda pemerintahan.

Hasil dari sebuah keputusan politik mengikat seluruh rakyat, yaitu keppres, kepmen, undang undang dan sejenisnya.

Nama lainnya adalah kebijakan. Seperti pemilu, kecuali partai politik saja yang boleh mengajukan calon Presiden, walaupun kualitas masih dipertanyakan atas kemampuannya.

Selain dari itu tak boleh mencalonkan diri juga calonnya. Karena akibat dari sebuah kebijakan pemerintah dan DPR, lahirlah undang undangnya.

Sehingga ada pembatasan keikut sertaan para calon presiden dan wakil presiden, dan rakyat wajib menerima siapapun calon yang telah diajukan partai politik, peran rakyat cuma memberikan suara saja, termasuk DPR RI, DPRD propinsi, walikota serta kabupaten, termasuk pimpinan wilayah.

Apalagi elit, yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan keputusan keputusan kebijakan tingkat nasional, oligarkhi adalah orang orang yang memiliki usaha besar atau modal yang kuat yang ikut terlibat dalam membuat kebijakan kebijakan elit atau dengan membayar para politisi untuk mempengaruhi berjalannya sebuah proyek tingkat nasional demi mengamani, mendapatkan kemudahan terutama untuk pembiayaan lewat pinjaman bank nasional maupun internasional dengan jaminan atas nama negara.

Baca Juga :  Hak Pengusaha Dan Karyawan Terkait PHK, Tidak Ada Aturan Yang Melindungi Pekerja Tanpa Kontrak

Tujuannya yaitu memudahkan semua proyek agar berjalan lancar. Jadi antara elit dan oligarkhi akan terus berkaitan dengan bermain main pada setiap kebijakan. Hingga berbagai aksi politik akan dimainkan sesuai keinginan elit dan oligarkhi demi kepentingan politik bersama, sementara rakyat hanya melihat “keindahan keindahan” pembangunan yang sedang berlangsung. Tapi tidak memahami area area mengambil keuntungan yang bersembunyi dari publik.

Sangat menakutkan adalah disaat tujuan politik diselewengkan oleh para politisi baik elit maupun oligarkhi, hingga tujuan awal politik yang wajib menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran dan kecerdasan bagi rakyat banyak tak pernah terjadi.

Apalagi, masih kuatnya hegemoni Amerika Serikat di Indonesia, kebebasan versi paman sam masih dipaksakan, media medianya masih berkiblat kearah sana, cara berpikirnya disemua kampus memakai sistem pendidikan negara Joe Biden.

Kita tak pernah berani berpikir dengan cara ke Indonesiaan, memulai sesuatu sistem ekonomi baru. Untuk itu, rakyat Indonesia wajib belajar tentang perpolitikan, sebab kita selama ini ditakuti takuti tentang kejam, ruwet, berbahayanya bermain politik.

Sebab didalam politik itu, semua berkaitan dengan kehidupan rakyat. Berbagai hal kehidupan rakyat ada didalam penentuan politik.

Jadi jangan jauhi politik, bermainnya juga tak hanya menjadi anggota partai, tapi menyaksikan dan ikut membaca media media sosial yang ada, hingga kita tak tertipu kalimat kalimat para politisi busuk yang bermain hanya bagi diri dan kelompoknya saja.

Marilah mulai saat ini, berinteraksilah dengan politik sebab keberadaannya sangat baik bagi rakyat. Sehingga paham setiap kebijakan kebijakan yang dibuat para politisi apakah ada kaitan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Penulis
Bahari Aden
Kader Nasionalis Marhaenis

Berita Terkait

Gen Z dan ‘Genk Lebah’: Apakah Ini Cerminan Identitas Generasi Muda ?
Dewan Perwakilan Petani Noesantara Ingatkan Prabowo Subianto Agar Tidak Salah Memilih Menteri Pertanian, Penting Demi Kesejahteraan Petani
Akses Layanan Aborsi Seharusnya Tidak Mempersulit Perempuan dan Korban Kekerasan Seksual, Berikut Pernyataan YKP
Desa Bisa Menjadi Kekuatan Memberantas Korupsi di Indonesia, Berikut Pernyataan KPK
Badan Logistik Nasional Diperlukan Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Berikut Pernyataan ALFI
Sejarah Hari Krida Pertanian Dan Tantangan Petani Muda Untuk Konsisten Dalam Bertani
Napak Tilas Pemikiran Pahlawan Dan Semangat Untuk Mendirikan Bangsa Yang Merdeka
Marhaen, Marhaenis dan Marhaenisme Bung Karno, Ajaran Untuk Melawan Kapitalisme Demi Memanusiakan Manusia

Berita Terkait

Sabtu, 9 November 2024 - 06:00 WIB

Gen Z dan ‘Genk Lebah’: Apakah Ini Cerminan Identitas Generasi Muda ?

Jumat, 18 Oktober 2024 - 16:09 WIB

Dewan Perwakilan Petani Noesantara Ingatkan Prabowo Subianto Agar Tidak Salah Memilih Menteri Pertanian, Penting Demi Kesejahteraan Petani

Kamis, 5 September 2024 - 21:25 WIB

Akses Layanan Aborsi Seharusnya Tidak Mempersulit Perempuan dan Korban Kekerasan Seksual, Berikut Pernyataan YKP

Jumat, 19 Juli 2024 - 10:51 WIB

Desa Bisa Menjadi Kekuatan Memberantas Korupsi di Indonesia, Berikut Pernyataan KPK

Rabu, 3 Juli 2024 - 11:57 WIB

Badan Logistik Nasional Diperlukan Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Berikut Pernyataan ALFI

Berita Terbaru