Kasus korupsi semakin hari sulit untuk dicegah karena sudah merasuk keberbagai sendi kehidupan negara.
Dalam prakteknya biasanya dilakukan secara diam diam antara pejabat yang berwenang beserta pihak terkait.
Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan puluhan tersangka baru dalam kasus suap jalur kereta api Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Penetapan ini merupakan pengembangan dalam kasus tersebut.
“KPK menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, lebih dari sepuluh orang menjadi tersangka.
Baik dari unsur ASN di Kemenhub, dua korporasi, dan satu orang swasta,” kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).
Meski demikian, Ali enggan merinci identitas tersangka baru tersebut.
Dia mengatakan, penyidik masih mengumpulkan bukti untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.
“Setelah proses penyidikan, pengumpulan alat bukti dan lain-lainnya kebutuhan itu selesai pasti kami umumkan.
Baik, nama-nama dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka perorangan maupun korporasi,” kata Ali.
KPK berjanji akan transparan dalam mengusut dugaan aliran uang ke sejumlah pejabat Kemenhub.
Pejabat itu termasuk Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Mohamad Risal Wasal.
Sebelumnya, nama Risal muncul dalam sidang dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta api.
Risal hingga Direktur Prasarana DJKA Djarot Tri Wardhono dijadwalkan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Idulfitri 2023.
Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan, akan mendalami aliran dana kasus tersebut.
“Ketika info kita terima di persidangan, nanti JPU (jaksa penuntut umum) akan membuat laporan perkembangan penuntutan,” kata Asep.
Asep mengatakan, berbekal laporan dari jaksa itu, pihaknya akan memulai penyelidikan.
Adapun saat itu, penyidikan semua terdakwa sudah ditutup karena telah dilimpahkan ke pengadilan.
Meski begitu, kata Asep, KPK tetap menjalankan prinsip follow the money atau mengikuti aliran uang dugaan tindak pidana korupsi.
“Ketika misalkan tadi digunakan untuk THR, kepada siapa itu pasti kita konfirmasi,” ujar Asep
Menurutnya, ketika informasi terkait aliran uang korupsi terungkap di proses penyidikan maka akan kembali dibuka di persidangan.
Sebelumnya, Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian JaTeng Bernard Hasibuan mengungkap sejumlah pejabat di Kemenhub mendapatkan THR lebaran 2023.
Keterangan itu disampaikan ketika ia dipanggil menjadi saksi di PN Tipikor Semarang.
Bernard mengatakan, mendapat perintah dari Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Putu Sumarjaya.
Uang yang dibutuhkan untuk THR disebut mencapai Rp1 miliar. Adapun Rp700 juta di antaranya direncanakan menjadi jatah THR pejabat Kemenhub Pusat.
Di antara pejabat itu adalah Dirjen DJKA Risal Rp100 juta dan beberapa bawahannya.
Kemudian, Sekretaris DJKA dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub masing-masing Rp50 juta.
