Dinamika organisasi menjadi sebuah kewajaran dalam setiap perjalanan waktu dan kepemimpinan.
Karena gaya kepemiminan dan tipe pemimpin sangat mempengaruhi karakter organisasi tersebut.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa.
Muktamar PKB yang bakal digelar di Jakarta dengan Muktamar PKB yang sebelumnya telah digelar di Bali beberapa waktu lalu.
Keabsahannya bakal ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Kita hargai perspektif teman-teman yang punya agenda melakukan muktamar yang berbeda dengan muktamar di Bali.
Kan tinggal nanti pengesahannya di Kemenkumham,” ucap Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Yaqut menyebut bahwa saat ini ada wacana untuk digelar kembali Muktamar PKB pada 2-3 September 2024.
Menurut pernyataan penggagasnya, menurutnya muktamar tersebut bakal menjadi Muktamar PKB yang sebenarnya.
Dia menyebut bahwa tidak ada istilah “muktamar tandingan” karena muktamar yang berbeda itu sah-sah saja untuk dilaksanakan.
Tetapi disatu sisi Yaqut memastikan bahwa dia tak menginisiasi muktamar tersebut.
“Kan versinya begitu, bukan tandingan,” kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut.
Hingga kini dia pun mendengar banyak pihak yang kehilangan hak demokrasinya pada Muktamar di Bali tersebut.
Diantaranya ada keputusan-keputusan yang tiba-tiba disahkan namun tidak melalui rapat komisi terlebih dahulu.
“Ada yang sebelum muktamar sudah dipecat, diganti dengan pengurus yang lain. Saya dengar banyak hal seperti itu,” ucapnya.
Pada Muktamar PKB di Bali, 24-25 Agustus 2024, telah memutuskan Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Ketua Umum PKB.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun disepakati untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
Sedangkan mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy menyampaikan bahwa.
Akan digelar kembali Muktamar PKB atau “muktamar tandingan” yang berbeda karena akan digelar pada 2-3 September di Jakarta.
“Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).
Acara nanti ditutup oleh Presiden,” kata Lukman di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (27/8).
Muktamar di Jakarta itu akan mendorong calon Ketua Umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun.
Kekacauan politik menjelang pilkada semakin membuat kader di akar rumput semakin bingung.
Selain bertarung untuk memenangkan kandidat yang sudah di rekoemndasi namun kepengurusan masih dilematis.