Alasan Mahfud MD Belum Mengundurkan Diri Sebagai Menteri Dalam Kabinet Jokowi

- Jurnalis

Rabu, 24 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Presiden Jokowi di acara Festifal Like

foto Presiden Jokowi di acara Festifal Like

Pemilihan Presiden hanya tinggal menghitung hari dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Pasangan Capres dan Cawapres melakukan kampanye dengan keliling daerah.

Debat Capres dan Cawapres juga menjadi perhatian masyarakat yang melihat dari televisi.

Salah satu cawapres yang masih menjabat sebegai menteri di pemerintahan mengundurkan diri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respon terkait Mahfud MD.

Karena ingin mengundurkan diri dari kabinet.

Calon wakil presiden (cawapres) dari nomor urut 3 tersebut memiliki jabatan strategis.

Yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

“Ya itu hak dan saya sangat menghargai,” ujar Jokowi kepada wartawan, Rabu (24/1/2024)

Baca Juga :  Pusat Kajian Marhaenis Memberikan Sikap Terkait ODGJ Yang Diperbolehkan Mencoblos Oleh KPU

Mahfud berbicara secara terbuka terkait rencana pengunduran dirinya.

Ketika warga di Semarang bertanya pada acara ‘Tabrak Prof!’ Selasa malam.

Peristiwa ini terjadi seiring meluasnya informasi yang mengatakan bahwa.

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Ganjar Pranowo,

Menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya.

Kemudian Mahfud memberikan respon  dengan mengatakan.

“Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” ucapnya.

Mahfud berpikir bahwa dia berupaya memberikan contoh yang baik.

Agar pejabat negara menyalahgunakan jabatan atau anggaran.

Baca Juga :  Pentingnya Gerakan Ideologi dan Politik, Anak Bangsa Wajib Berjalan Sesuai Hukum Rasional Sejarah

Serta fasilitas dari negara dalam rangka kepentingan kampanye.

Meskipun pada kenyataannya upaya percontohan tersebut sepertinya gagal.

Tetapi pengunduran diri tersebut masih  belum dilakukan.

Karena dia menyatakan ada beberapa alasan.

“Kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Meskipun menurut aturan, itu tidak dilarang.

Dahulu yang tidak dilarang itu adalah  menteri dan pejabat-pejabat pusat.

Terbaru, Walikota pun tidak harus mundur,” ujarnya.

“Kedua, saya ingin memberikan satu contoh.

Jika nanti terpilih dalam pemilu dan menjabat sebagai Wakil Presiden.

Apakah saya akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan saya? Tentu tidak,” ujarnya lagi.

Berita Terkait

DPC GMNI Kota Mataram Berharap Dualisme Kepemimpinan Harus Diakhiri Tahun 2025, Segera Lakukan Kongres Persatuan
Pentingnya Gerakan Ideologi dan Politik, Anak Bangsa Wajib Berjalan Sesuai Hukum Rasional Sejarah
TRAGEDI ESENSIAL REPUBLIK INDONESIA, Reformasi Adalah Kontra Revolusi
Kepolosan Rakyat Dapat Dimanfaatkan Oleh Elit Politisi Untuk Kepentingan Golongannya
JALAN SEJARAH Hancurnya Imperialis Absolut
Sejarah Politik Internasional dan Pengaruhnya Bagi Indonesia, MMEERRDDEEKKAAAAA
Negara Harus Membentuk Dewan Sosial Politik Untuk Menyelamatkan Nasib Indonesia
Sosok Ketua Umum Idaman PSI, Mudah Akrab, Gampang Ditemui dan Membahagiakan Hati Semua Kader

Berita Terkait

Minggu, 13 Juli 2025 - 21:51 WIB

DPC GMNI Kota Mataram Berharap Dualisme Kepemimpinan Harus Diakhiri Tahun 2025, Segera Lakukan Kongres Persatuan

Rabu, 11 Juni 2025 - 22:05 WIB

Pentingnya Gerakan Ideologi dan Politik, Anak Bangsa Wajib Berjalan Sesuai Hukum Rasional Sejarah

Senin, 9 Juni 2025 - 23:28 WIB

TRAGEDI ESENSIAL REPUBLIK INDONESIA, Reformasi Adalah Kontra Revolusi

Jumat, 30 Mei 2025 - 22:24 WIB

Kepolosan Rakyat Dapat Dimanfaatkan Oleh Elit Politisi Untuk Kepentingan Golongannya

Kamis, 29 Mei 2025 - 14:53 WIB

JALAN SEJARAH Hancurnya Imperialis Absolut

Berita Terbaru