Oleh : Sapto Raharjanto
Belakangan ini, ruang publik kita dihiasi oleh dua kontras yang sangat menyakitkan mata. Di satu sisi, ada sekelompok warga dan mahasiswa yang ingin belajar kritis melalui kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi, namun justru dibubarkan paksa di berbagai daerah. Di sisi lain, muncul pemandangan ironis dari gedung wakil rakyat di Jember, di mana seorang anggota DPRD dari fraksi Gerindra tertangkap kamera asyik bermain game Free Fire dan merokok saat rapat resmi sedang membahas masalah krusial: stunting.
Dua kejadian ini bukan sekadar berita lewat, melainkan cermin retak keadilan sosial di Indonesia. Mengapa sebuah diskusi film dianggap sebagai ancaman besar, sementara perilaku tidak etis pejabat saat membahas nasib rakyat dianggap angin lalu.
Pembubaran nobar film Pesta Babi di sejumlah daerah menunjukkan betapa sempitnya ruang ekspresi kita hari ini. Film tersebut sebenarnya merupakan karya dokumenter yang mencoba memotret realitas sosial dan politik. Namun, aparat dan kelompok tertentu sering kali menggunakan alasan ketertiban atau tidak adanya izin untuk menghentikan diskusi tersebut.
Secara esensial, pembubaran ini adalah bentuk sensor terhadap pikiran. Ketika masyarakat ingin mengonsumsi informasi alternatif dan berdiskusi secara sehat, mereka justru dihadang oleh represi. Padahal, dalam negara demokrasi, menonton film dan berdiskusi adalah bagian dari hak asasi manusia untuk mencari dan menyebarkan informasi.
Kontras dengan ketegasan aparat membubarkan nobar film pesta babi, kita melihat kelenturan yang luar biasa terhadap perilaku pejabat. Di gedung DPRD Jember, seorang legislator dari fraksi Gerindra Achmad Syahri As Siddiqi kedapatan bermain game online saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai penanganan stunting. Bukan hanya main game, aksi merokok Achmad Syahri As Siddiqi di dalam ruangan rapat juga menjadi sorotan.
Ini adalah pemandangan yang sangat melukai hati nurani publik. Stunting adalah masalah serius yang menyangkut masa depan generasi bangsa, di mana anak-anak kekurangan gizi dan terancam gagal tumbuh. Di sisi lain kita lihat bagaimana seorang wakil rakyat yang digaji dengan pajak masyarakat justru asyik bermain game di saat nasib anak-anak tersebut sedang dipertaruhkan di atas meja rapat.
Menanggapi fenomena ini, pakar hukum tata negara dari Universitas Jember (UNEJ) Dr. Aries Harianto, S.H.M.H.,C.Med, memberikan kritik pedas. Menurutnya, masalah ini bukan sekadar soal sopan santun, melainkan pelanggaran terhadap etika publik yang seharusnya melekat pada setiap pemegang jabatan.
Akademisi Universitas Jember ini menekankan bahwa “Etika publik tidak boleh ditinggalkan.” Dalam konteks hukum administrasi dan tata negara, seorang pejabat publik tidak hanya terikat pada aturan legalitas formal, tetapi juga pada norma moralitas. Ketika seorang anggota dewan bermain game saat rapat, maka yang berdangkutan secara moral telah “absen” dari kewajibannya. Hal ini menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Jika perilaku seperti ini dibiarkan tanpa sanksi tegas dari Badan Kehormatan (BK) DPRD maupun dari Partai politik, maka sanksi moral ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara ini akan semakin merosot ditengah berbagai krisis yang melanda rakyat Indonesia saat ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Jika kita bedah menggunakan kacamata teori keadilan sosial, dari pemikiran John Rawls, keadilan seharusnya menjamin kebebasan yang setara bagi semua orang dan memberikan keuntungan bagi mereka yang paling tidak beruntung.
Dalam kasus pembubaran film pesta babi, negara gagal menjamin kebebasan yang setara. Kelompok masyarakat sipil ditekan, hak mereka untuk berkumpul dan berpendapat dicabut dengan alasan yang sering kali subjektif. Ini adalah ketidakadilan prosedural di mana aturan digunakan untuk membungkam, bukan untuk melindungi.
Sementara itu, dalam kasus anggota DPRD Jember, kita melihat adanya “privilege” yang merusak rasa keadilan. Rakyat yang sedang berjuang melawan kemiskinan dan gizi buruk (stunting) justru diwakili oleh orang-orang yang tidak menunjukkan empati. Keadilan sosial menuntut agar para pengambil keputusan bertindak demi kepentingan rakyat banyak, bukan malah sibuk dengan hiburan pribadi di jam kerja.
Ada standar ganda yang nyata di sini. Mengapa rakyat jelata yang hanya ingin menonton film dianggap mengganggu ketertiban, sedangkan pejabat yang merokok dan bermain game di ruang sidang yang jelas-jelas melanggar tata tertib dan etika tidak mendapatkan tindakan represif yang sama.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan kuasa yang akut. Negara nampak sangat perkasa menghadapi mahasiswa dan aktivis dalam kasus film pesta babi, namun nampak sangat lemah dan permisif menghadapi perilaku menyimpang dari seorang pejabat negara.
Jika diskusi kritis terus dibubarkan, masyarakat akan menjadi apatis atau justru bergerak di bawah tanah dengan kemarahan yang terpendam. Sebaliknya, jika perilaku tidak etis anggota dewan yang terhornat terus dibiarkan, maka gedung wakil rakyat hanya akan menjadi gedung pertunjukan pestanya para babi di mana drama dimainkan, sementara substansi masalah rakyat diabaikan.
Kita tidak boleh membiarkan fenomena ini menjadi kenormalan baru. Pembubaran nobar film Pesta Babi harus dikritik sebagai bentuk pembatasan demokrasi. Di saat yang sama, tindakan anggota DPRD Jember yang bermain game saat rapat stunting harus diproses dengan tegas.
Keadilan sosial tidak akan pernah tercapai selama hukum dan etika hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya kuasa. Rakyat butuh wakil yang mendengarkan, bukan wakil yang sibuk mengejar skor di layar ponsel saat rakyatnya sedang lapar. Sudah saatnya publik menuntut standar moral yang lebih tinggi dari mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan, dan menuntut ruang kebebasan yang lebih luas bagi mereka yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa melalui diskusi dan film.
Hanya dengan cara itulah, martabat bangsa dan keadilan yang hakiki bisa kembali ditegakkan di tanah air ini.
Penulis adalah ketua bidang penerbitan Centre Of Local Economy And Politics Studies Jember
