Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau majikan atau pengusaha.
Tidak hanya di Indonesia saja, buruh juga berada hampir diseluruh penjuru dunia dengan berbagai bidang pekerjaan yang dilakukan.
Untuk menaikkan nilai tawar dan menciptakan kekuatan secara besar maka setiap buruh berhak untuk bergabung dengan organisasi yang memiliki cita cita memperjuangkan nasib pekerja demi kehidupan yang lebih baik.
KBM ( Kesatuan Buruh Marhaenis ) memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan gerakan buruh dan ideologi Marhaenisme di Indonesia. Berikut adalah rangkuman sejarahnya:
Akar dalam KBKI (1952):
KBM berakar dari Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI), sebuah federasi buruh yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1952.
KBKI merupakan hasil fusi dari beberapa organisasi buruh yang berada di bawah naungan Partai Nasional Indonesia (PNI), seperti Himpunan Buruh Indonesia (HIMBI) dan Ikatan Buruh Demokrat (IBD).
Pada awalnya, KBKI bertujuan untuk menuntaskan perjuangan nasional dan memiliki haluan politik yang searah dengan PNI.
Perubahan Nama menjadi KBM (1963):
Pada tahun 1963, terjadi perubahan penting dalam tubuh KBKI. Seiring dengan Kongres PNI di Purwokerto, sebuah kubu dalam KBKI yang selaras dengan PNI mengubah namanya menjadi Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Buruh Marhaenis (DPP KBM).
Perubahan nama ini secara eksplisit menunjukkan keterkaitan organisasi buruh ini dengan ideologi Marhaenisme yang digagas oleh Sukarno.
Ideologi Marhaenisme:
Marhaenisme adalah ideologi politik sosialis yang dikembangkan oleh Sukarno, yang merupakan adaptasi dari Marxisme dengan kondisi dan budaya Indonesia.
Istilah “Marhaen” sendiri berasal dari nama seorang petani miskin yang ditemui Sukarno di Jawa Barat. Sukarno menggunakan istilah ini untuk menggambarkan rakyat kecil Indonesia, terutama petani dan buruh, yang memiliki alat produksi sendiri namun masih tertindas.
Marhaenisme menekankan persatuan nasional, ekonomi kolektif, hak-hak demokratis, serta menentang imperialisme dan kapitalisme.
Masa Orde Lama:
Pada masa Orde Lama (1959-1966), KBM menjadi salah satu organisasi buruh yang terafiliasi dengan partai politik, yaitu PNI.
Gerakan buruh utamanya KBKI/KBM pada periode ini sangat aktif (khususnya yg berada di perusahaan2 Belanda) , meskipun juga diwarnai oleh persaingan ideologis antar berbagai organisasi buruh yang memiliki afiliasi politik berbeda.
Masa Orde Baru dan Selanjutnya:
Pada masa Orde Baru, terjadi deSukarnoisasi dgn eufimisme penataan ulang organisasi buruh di Indonesia. Pemerintah Orde Baru mendorong pembentukan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai satu-satunya wadah organisasi buruh yang diakui (hilangnya kata2 Buruh & Marhaenisme).
Meskipun demikian, jejak KBM masih dapat ditemukan dalam catatan sejarah gerakan buruh di Indonesia.
Bahkan, seperti yang tercatat dalam sejarah terkini, pada Desember 2021, Presidium KBM masih memberikan pernyataan terkait isu-isu perburuhan nasional.
Aksi & Tokoh Terkait:
- Kup KPM 3 Desember 1957 dimotori oleh tokoh2 KBKI (KBM) yg meginspirasi terbitnya UU Pokok Agraria No V thn 1960 dan UU Nasionalisasi Perusahaan2 Belanda yg jadi dasar berdirinya BUMN (mengelola aset2 Perusahaan2 Belanda yg di Nasionalisasi)
- Jacob Nuwa Wea, seorang tokoh buruh yang kemudian menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diketahui aktif dalam Kesatuan Buruh Marhaenis dan PDI-P.
Secara keseluruhan, sejarah Kesatuan Buruh Marhaenis merupakan bagian dari dinamika gerakan buruh di Indonesia yang dipengaruhi oleh ideologi nasionalisme dan sosialisme ala Marhaenisme. Meskipun lanskap organisasi buruh di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu.
Walau KBM sebagai pilar utama berdirinya BUMN yg kini mengalami tekanan struktural eksistensinya, tetap menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia.
Dalam perjalanan organisasi dan berkat bantuan Jacob Nuwa Wea, KBM pernah diundang oleh ILO untuk mengikuti konferensi perburuhan tingkat dunia sekitar tahun 2001 – 2003
Penulis
Fero Umboh
DPP Gerakan Pemuda Nasionalis Marhaenis ( NASMAR )
Presidium Kesatuan Buruh Marhaenis ( KBM )
