Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan membentuk panitia seleksi untuk menyaring pimpinan KPK periode selanjutnya.
Karena Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang semula akan berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Pansel akan menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Tujuannya yakni untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon pimpinan KPK.
Jokowi mengatakan pansel KPK akan rampung pada Juni, pernyataan tersebut disampaikan Usai mengecek Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 14 Mei 2024 lalu.
Disatu sisi rencana pembentukan Pansel KPK periode 2024-2029 mendapat sorotan dari berbagai organisasi Marhaenis.
Karena revisi UU KPK pada 2019 oleh pemerintah Jokowi dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga anti-rasuah.
Masyarakat menilai Panitia seleksi periode lalu juga mendapat catatan negatif karena menghasilkan komisioner problematik.
Seperti yang kita ketahui bersama Firli Bahuri menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian pada waktu itu.
Pihak Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Jokowi belum menetapkan nama-nama yang bakal mengisi pansel KPK.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa dalam menetapkan 9 anggota Pansel Dewas dan Capim KPK, Jokowi berpegang pada koridor peraturan perundang-undangan.
Ari juga menjelaskan bahwa anggota Pansel KPK yang akan dipilih adalah tokoh-tokoh yang baik, memiliki integritas, dan yang memiliki concern pada pemberantasan korupsi.
Marhaenis Wajib Menjadi Pimpinan KPK
Jalan Ideologis adalah jalan yang mengharuskan Marhaenis untuk berpihak kepada kepentingan rakyat.
Seperti saat Bung Karno menyaksikan bagaimana seorang petani di sebuah desa di Bandung Jawa Barat sekitar tahun 1926.
Meskipun memiliki keterbatasan namun petani tersebut memiliki semangat juang dan pantang menyerah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nama petani tersebut adalah Marhaen, yang kemudian diabadikan Bung Karno dalam catatan sejarah Indonesia.
Marhaen dijadikan simbol lapisan bawah rakyat Indonesia yang hidupnya selalu tertindas oleh sistem.
Tetapi dia selalu punya keyakinan untuk hidup berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.
Bung Karno juga menegaskan dalam pidatonya bahwa marhaenis berarti semangat berjuang setiap patriot bangsa yang mengorganisir berjuta-juta kaum Marhaen.
Mereka adalah yang bersama-sama dengan tenaga rakyat yang kemudian akan menumbangkan sistem yang menindas, yang tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
Mereka, yang bersama-sama dengan rakyat, membanting tulang untuk membangun negara dan masyarakat, yang kuat, bahagia sentosa, adil dan makmur.
Oleh sebab itu atas dasar dasar ideologis “Marhaenisme” yang sudah lama dipelajari dan dijadikan sebagai pedoman hidup.
Kaum marhaenis wajib untuk menduduki kursi kepemimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar bisa menyelamatkan rakyat.
Karena korupsi merupakan alat canggih untuk memiskinkan rakyat dan tentunya harus dilawan tanpa toleransi.
Sudah saatnya Marhaenis berperan dalam melawanan korupsi secara nyata melalui alat pemberantas yang sah secara undang undang.
Karena korupsi yang sudah mengakar tidak mampu jika hanya diselesaikan dengan cara halusinasi.
Tetapi penegakan hukum yang dilaksanakan secara ideologis akan menyelamatkan masa depan Bangsa dan Negara Indonesia dari Korupsi pada masa sekarang dan yang akan datang.
Penulis
Prasetya Wahyu
Pengamat Sosial Sandal Jepit
