Kerjasama antara organisasi pemerintah daerah harus dilakukan agar semua agenda bisa berjalan lancar.
Terutama dalam bidang anggaran yang menjadi hal terpenting dalam menjalankan roda organisasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memuji Pemerintah Daerah (Pemda) Bali baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Karena pemerintahan daerah tersebut paling cepat merealisasikan hibah Pilkada Serentak 2024.
“Baru kali ini saya ketemu provinsi yang sudah tuntas semua yaitu Bali, hanya Bali dari 541 pemda yang sudah kita rekap,”.
Pernyataan itu diucapkan Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Dia menyebut sebelumnya mereka sudah melakukan rapat koordinasi di tiga titik.
Namun tidak ada satu pun pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah merealisasikan 100 persen hibahnya. Ucap Tito di Kabupaten Badung, Selasa,
Mendagri menjelaskan yang terpenting dari penyelenggaraan pilkada adalah anggaran.
Hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa anggaran berasal dari APBD kecuali empat daerah otonomi baru di Papua.
Tito pada tahun 2023 lalu telah bersurat kepada seluruh kepala daerah agar mengalokasikan anggaran.
Yakni dengan membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Bahkan, ia sudah membagi ke dalam dua tahap yaitu dengan APBD 2023 40 persen dan APBD 2024 60 persen.
Pembagian ini dilakukan sehingga pemda tidak sekaligus menggelontorkan banyak dana.
Halaman : 1 2 Selanjutnya