Keberatan Membayar Hutang Sebesar 6,9 Triliun KAI Minta Pertolongan Pemerintah

- Jurnalis

Rabu, 24 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Setelah ramai dibicarakan pada saat hari raya lebaran Iduf Fitri terkait dengan arus mudik dan balik masyarakat.

Kali ini Kereta Api Indonesia lembali heboh dengan nuansa dan irama yang berbeda dengan sebelumnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sedang meminta dukungan fiskal kepada pemerintah, tentunya dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan.

Yang dilakukan untuk biaya proyek Kereta Cepat (KA Cepat) Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Karena KAI harus menanggung beban utang sebesar Rp 6,9 triliun dari China Bank Development (CDB).

Baca Juga :  799 Orang Meninggal Karena DBD, Data Dihimpun Hingga Pertengahan Juni 2024

Hutang itu dilaukan untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut.

“Kereta Api Cepat itu sebenarnya lead konsorsium, tidak hanya pihak KAI yang setor modal, namun asetnya masuk ke dalam buku Kereta Api.

Itu berarti bahwa kalau asetnya masuk buku kereta api, utangnya masuk Kereta Api juga,”.

Hal tersebut diucapkan oleh EVP of Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto saat media gathering di Jakarta, Senin (22/4).

Baca Juga :  Kemendag Akan Bentuk Satuan Tugas Untuk Mencegah Banjir Komoditas Impor Yang Merugikan UMKM

Negara Indonesia dengan China menyepakati semua cost overrun Whoosh sebesar USD 1,2 miliar atau Rp 18,2 triliun.

kemudian dibayar dengan menggunakan utang dari CDB dan setoran ekuitas konsorsium China.

Disatu sisi KAI merupakan pemegang saham utama (51,37 persen) PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), perusahaan hasil bentukan dari konsorsium BUMN.

Berita Terkait

Komnas HAM Mencari Penyebab Meninggalnya Tahanan di Rutan Kelas 1 Depok
Tingkat Stunting di Indonesia Mengalami Penurunan Sebesar 9,63 Persen Selama Lima Tahun Ke Belakang, Menko PMK Menyampaikan Data Saat Rakornas di Jakarta
Anggota Komisi X DPR RI Mendesak Pemerintah Untuk Menjamin Tidak Ada Tindakan Diskriminatif di Indonesia
Pendaftaran Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun 2024, Banyak Kriteria Yang Dibutuhkan Termasuk Bagi Penyandang Disabilitas
BSKDN Kemendagri Memberikan Penghargaan Satyalancana Karya Satya Kepada Pegawai Berprestasi
Empat Kajati dan Pejabat Eselon II Dilantik Jaksa Agung Untuk Regenerasi dan Peningkatan Kinerja
Tugas Badan Gizi Nasional Beserta Jumlah Anggaran Yang Sudah Ditetapkan Tahun 2025
Surat Keputusan Perhutanan Sosial Diberikan Pemerintah Kepada Masyarakat, Luasnya Mencapai Jutaan Hektare

Berita Terkait

Jumat, 6 September 2024 - 23:18 WIB

Komnas HAM Mencari Penyebab Meninggalnya Tahanan di Rutan Kelas 1 Depok

Kamis, 5 September 2024 - 21:27 WIB

Tingkat Stunting di Indonesia Mengalami Penurunan Sebesar 9,63 Persen Selama Lima Tahun Ke Belakang, Menko PMK Menyampaikan Data Saat Rakornas di Jakarta

Selasa, 3 September 2024 - 14:10 WIB

Anggota Komisi X DPR RI Mendesak Pemerintah Untuk Menjamin Tidak Ada Tindakan Diskriminatif di Indonesia

Minggu, 1 September 2024 - 23:52 WIB

Pendaftaran Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun 2024, Banyak Kriteria Yang Dibutuhkan Termasuk Bagi Penyandang Disabilitas

Sabtu, 31 Agustus 2024 - 19:19 WIB

BSKDN Kemendagri Memberikan Penghargaan Satyalancana Karya Satya Kepada Pegawai Berprestasi

Berita Terbaru