INA Digital sebagai Government Technology (GovTech), Menyatukan Semua Data Pemerintah Yang Terpisah Menjadi Satu Portal Sistem Informasi

- Jurnalis

Sabtu, 29 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelayanan kepada masyarakat menjadi hal utama yang diupayakan oleh semua negara didunia.

Karena kualitas pelayanan yang diberikan menentukan tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Oleh sebab itu Indonesia kini telah memiliki INA Digital sebagai Government Technology (GovTech).

INA Digital bertugas untuk menyatukan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga.

Beberapa layanan prioritas nantinya akan dipadukan oleh INA Digital dalam satu portal sistem informasi.

Layanan yang dimaksud meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, hingga layanan aparatur negara.

Baca Juga :  Kemenperin Menyelesaikan Regulasi Penguat Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri

“Masih on progress, sekitar September-Oktober 2024 kita selesaikan ini,” Ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dikutip dari situs resmi Kementerian, Jumat (28/6/2024)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di berbagai negara maju, keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola yang umum,

Sehingga mempermudah untuk rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Baca Juga :  Prabowo Unggul Dalam Hitung Cepat KPU Berdasarkan Aplikasi Sirekap

Tema ini juga dibahas Anas saat bertemu dengan delegasi Parlemen Kerajaan Thailand serta perwakilan dari Royal Thai Embassy.

Rombongan tersebut dipimpin oleh Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu.

Mereka ingin mempelajari pengalaman reformasi birokrasi Indonesia, khususnya transformasi digital, pelayanan publik, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

“Salah satunya memangkas proses bisnis. Sekarang ada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tim koordinasi.

Berita Terkait

Hakim Memperberat Vonis Syahrul Yasin Limpo (SYL) Menjadi 12 Tahun Penjara, KPK Naik Banding
Komnas HAM Mencari Penyebab Meninggalnya Tahanan di Rutan Kelas 1 Depok
Tingkat Stunting di Indonesia Mengalami Penurunan Sebesar 9,63 Persen Selama Lima Tahun Ke Belakang, Menko PMK Menyampaikan Data Saat Rakornas di Jakarta
Anggota Komisi X DPR RI Mendesak Pemerintah Untuk Menjamin Tidak Ada Tindakan Diskriminatif di Indonesia
Pendaftaran Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun 2024, Banyak Kriteria Yang Dibutuhkan Termasuk Bagi Penyandang Disabilitas
BSKDN Kemendagri Memberikan Penghargaan Satyalancana Karya Satya Kepada Pegawai Berprestasi
Empat Kajati dan Pejabat Eselon II Dilantik Jaksa Agung Untuk Regenerasi dan Peningkatan Kinerja
Tugas Badan Gizi Nasional Beserta Jumlah Anggaran Yang Sudah Ditetapkan Tahun 2025

Berita Terkait

Rabu, 11 September 2024 - 20:28 WIB

Hakim Memperberat Vonis Syahrul Yasin Limpo (SYL) Menjadi 12 Tahun Penjara, KPK Naik Banding

Jumat, 6 September 2024 - 23:18 WIB

Komnas HAM Mencari Penyebab Meninggalnya Tahanan di Rutan Kelas 1 Depok

Kamis, 5 September 2024 - 21:27 WIB

Tingkat Stunting di Indonesia Mengalami Penurunan Sebesar 9,63 Persen Selama Lima Tahun Ke Belakang, Menko PMK Menyampaikan Data Saat Rakornas di Jakarta

Selasa, 3 September 2024 - 14:10 WIB

Anggota Komisi X DPR RI Mendesak Pemerintah Untuk Menjamin Tidak Ada Tindakan Diskriminatif di Indonesia

Minggu, 1 September 2024 - 23:52 WIB

Pendaftaran Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun 2024, Banyak Kriteria Yang Dibutuhkan Termasuk Bagi Penyandang Disabilitas

Berita Terbaru