Penulis: Sapto Raharjanto
Ketua Bidang Penerbitan Centre Of Local Economy And Politics Studies Jember
Sejarah sering kali tidak hanya ditulis dengan tinta dan darah, tetapi juga dengan angka-angka di atas kertas. Di balik narasi besar tentang Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada abad ke-19, terdapat satu mekanisme kecil namun mematikan yang menjadi bahan bakar utama eksploitasi yaitu Cultuurprocenten.
Untuk memahami mengapa sistem ini begitu berbahaya, kita harus melihatnya bukan sekadar sebagai kebijakan ekonomi, melainkan sebagai sebuah rekayasa sosial yang merusak integritas pejabat dan menghancurkan kehidupan rakyat jelata. Melalui lensa sejarah dan kritik tajam Multatuli, mari kita bedah bagaimana sistem bonus ini bekerja dan mengapa dampaknya masih terasa hingga hari ini.
Secara harfiah, Cultuurprocenten berarti “persentase tanaman”. Ini adalah sistem insentif berupa komisi atau bonus yang diberikan kepada para pejabat, mulai dari residen Belanda hingga para penguasa pribumi seperti bupati dan kepala desa atas dasar keberhasilan mereka dalam meningkatkan produksi tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan nila.
Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem ini dengan logika yang terdengar pragmatis “Jika kita ingin hasil panen melimpah, maka mereka yang mengelola harus diberi alasan untuk bekerja keras.”
Bagi pemerintah kolonial, Cultuurprocenten adalah alat manajemen yang efisien. Bagi para pejabat yang menerimanya, ini adalah “gaji kedua” yang sering kali nilainya jauh melampaui gaji resmi mereka. Namun, bagi petani, ini adalah lonceng kematian. Sistem ini mengubah fungsi pejabat dari pelindung rakyat menjadi mandor penindas yang mengejar target demi keuntungan pribadi.
Masalah mendasar dari Cultuurprocenten terletak pada orientasi hasil yang membabi buta. Ketika seorang pejabat diberi bonus berdasarkan “tonase” atau “jumlah hasil panen”, maka satu-satunya hal yang penting dalam kepalanya adalah angka.
Prosesnya berjalan secara sistematis. Pemerintah kolonial menetapkan target produksi yang sangat tinggi. Pejabat yang gagal memenuhi target akan dianggap tidak cakap atau tidak setia. Sebaliknya, mereka yang melampaui target akan diguyur bonus besar. Akibatnya, para penguasa di tingkat lokal tidak lagi bertanya, “Apakah petani masih punya waktu untuk menanam padi untuk makan mereka sendiri?” atau “Apakah tanah ini cukup subur untuk tanaman ekspor”. Pertanyaan mereka hanya satu yaitu “Bagaimana caranya agar hasil ekspor meningkat besok pagi”
Untuk mencapai target itu, aturan-aturan kemanusiaan pun dilanggar. Tanah sawah yang harusnya digunakan petani untuk pangan dipaksa beralih fungsi menjadi lahan tanaman ekspor. Petani diperas tenaganya, waktu istirahatnya dirampas, dan jika hasil panen kurang, mereka dipaksa menutupi kekurangan tersebut dengan harta benda mereka. Inilah yang membuat Cultuurprocenten menjadi mesin eksploitasi yang melegitimasi keserakahan di atas penderitaan rakyat.
Salah satu kritik paling tajam dan legendaris terhadap sistem ini datang dari Eduard Douwes Dekker, yang menulis dengan nama pena Multatuli. Dalam novelnya yang monumental, Max Havelaar (1860), Multatuli tidak hanya bercerita tentang keindahan alam Hindia Belanda, tetapi juga secara frontal menelanjangi bagaimana sistem Cultuurprocenten ini sebagai mesin penghancur tatanan moral dan kemanusiaan.
Multatuli, yang pernah menjabat sebagai Asisten Residen di Lebak, Banten, melihat sendiri betapa rusaknya sistem ini. Dalam novel Max Havelaar, ia memotret sebuah realitas yang ironis ketika Belanda mengklaim membawa peradaban, namun justru memelihara sistem yang membuat penguasa pribumi dan pejabat kolonial saling “berkolaborasi” dalam menindas rakyat kecil.
Multatuli secara gamblang menggambarkan bahwa para bupati dan kepala desa pun sebenarnya terperangkap dalam sistem ini. Mereka ditekan oleh Belanda untuk memenuhi kuota, dan jika mereka tidak melakukannya, posisi mereka akan terancam. Akhirnya, mereka memeras rakyat agar mereka sendiri tidak ikut menderita. Ini adalah siklus penindasan berantai dimana Belanda menekan bupati, bupati menekan petani, dan petani yang akhirnya menanggung beban paling berat.
Melalui karakter Saijah dan Adinda dalam novel tersebut, Multatuli menunjukkan dampak nyata Cultuurprocenten dimana Rakyat kehilangan kerbau, kehilangan tanah, kehilangan hasil panen, dan akhirnya kehilangan nyawa. Multatuli menegaskan bahwa Cultuurprocenten bukanlah sistem administrasi yang sehat, melainkan sistem “perampokan terorganisir” yang dibungkus dengan bahasa birokrasi dan legalitas kolonial. Ia membongkar kemunafikan para pejabat yang tersenyum saat menerima bonus, sementara di luar sana, rakyat sedang kelaparan dan terpuruk dalam kemiskinan yang ekstrem.
Apakah sistem Sudah Berubah, mungkin kita bertanya, “Apakah zaman kolonial sudah berakhir dan Cultuurprocenten sudah hilang” Secara formal, iya. Namun, secara mentalitas, warisannya masih hidup subur di berbagai lini kehidupan kita.
Sistem yang memuja angka di atas kesejahteraan manusia, atau obsesi terhadap indikator kinerja yang dangkal, adalah sepupu jauh dari Cultuurprocenten. Berapa banyak proyek birokrasi hari ini yang memprioritaskan “serapan anggaran” atau “target kuantitatif” namun gagal memberikan manfaat nyata bagi publik. Berapa banyak laporan yang “dipercantik” agar atasan merasa senang, meskipun kenyataan di lapangan sangat jauh berbeda.
Inilah bentuk modern dari budaya “Asal Bapak Senang” yang akarnya adalah Cultuurprocenten. Ketika sistem insentif hanya berfokus pada target yang harus dicapai tanpa pengawasan integritas, maka manipulasi akan selalu menjadi cara termudah untuk meraih bonus tersebut.
Cultuurprocenten adalah pengingat pahit bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa sistem apa pun, secanggih apa pun, jika kehilangan kompas etika dan empati, maka ia akan menjadi alat penindasan yang kejam. Multatuli melalui Max Havelaar telah memberikan peringatan keras lebih dari satu abad lalu bahwa kemajuan yang dibangun di atas penderitaan orang lain dan kebohongan data adalah kemajuan yang palsu.
Belajar dari sejarah ini, kita perlu berani menantang diri sendiri untuk menciptakan sistem yang tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menghargai proses yang manusiawi. Kita butuh keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, bahkan ketika kebenaran itu pahit dan tidak menguntungkan secara bonus atau jabatan. Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan berapa banyak angka yang kita capai dalam laporan, melainkan seberapa besar manfaat nyata yang kita tinggalkan bagi orang-orang di sekitar kita.
Mari kita pastikan bahwa sistem insentif yang kita bangun hari ini tidak menjadi jerat bagi kemanusiaan, seperti Cultuurprocenten yang telah menyisakan luka mendalam dalam sejarah bangsa ini.
