Pertanian di Indonesia mendapatkan perhatian serius dari pemerintah khususnya dalam menangani irigasi.
Karena dalam melakukan budidaya tanaman petani memerlukan air sebagai penunjang agar tidak gagal panen.
Pemerintah menganggarkan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian.
Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga dapat mewujudkan kedaulatan pangan.
“Bapak Presiden setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU, anggarannya Rp12 triliun untuk seluruh Indonesia,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Mentan menyampaikan bahwa hal itu bertujuan untuk mendukung percepatan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto.
Presiden memprioritaskan program swasembada pangan yang dipercepat dari 2028 menjadi 2027.
Amran menuturkan bahwa melalui Instruksi Presiden (Inpres), Pemerintah mendukung perbaikan sistem irigasi nasional.
Oleh karena itu, Mentan menyampaikan penghargaan luar biasa kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kebijakan krusial untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi.
Menurut dia, perbaikan saluran irigasi untuk penyediaan air bagi pertanaman padi dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) sekaligus produktivitas padi.
Lebih lanjut Mentan mengatakan bahwa pembenahan sistem irigasi pertanian, menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah di setiap tingkatannya. Baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kabupaten bisa melaksanakan, Provinsi bisa melaksanakan, Pusat juga bisa melaksanakan, sehingga kita betul-betul produktif,” kata Amran.
Sebelumnya, Mentan menggandeng Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R bersinergi untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pembangunan jaringan irigasi pertanian.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap mendukung Kementerian Pertanian di sektor pembangunan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian yang telah dipetakan baik di wilayah Pulau Jawa maupun luar pulau tersebut.
“Kami dari Kementerian PU, dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan, kami hanya tukang, kami supporting unit kepada leading sectornya. Arahan dari Bapak Presiden sudah clear, harus bisa swasembada pangan secepat-cepatnya. Untuk urusan swasembada pangan itu sendiri kan leading sector ada Kementerian Petanian,” ucap Dody di Jakarta, Senin (30/12).
