Konflik senjata yang terjadi di Palestina terus berlangsung hingga saat ini dengan berbagai serangan dari Israel.
Kepedulian dan kecaman dari dunia internasional hanya menjadi angin lewat yang tidak pernah dihiraukan Israel.
Bahkan seruan dari organisasi perdamaian PBB tidak menghentikan meluncurnya peluru militer Israel setiap saat.
Namun saat ini ada pintu terbuka bagi masyarakat sipil yang mau menjadi relawan perang dalam konflik tersebut.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, warga sipil berpeluang bergabung dengan pasukan perdamaian untuk membantu warga Palestina di Gaza.
Menurut Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar, sipil yang bisa bergabung dengan pasukan perdamaian dari Indonesia harus melalui serangkaian proses yang dilakukan TNI.
“Pasukan perdamaian yanf beroperasi di daerah konflik membutuhkan bekal khusus bagi sipil yang akan berpatisipasi.
TNI akan melakukan serangkain tes dan pelatihan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) Sentul,” ujarnya Selasa (18/6/2024).
Kapuspen TNI menjelaskan, unsur sipil dalam pasukan perdamaian Indonesia nantinya bisa menempati pos yang dibutuhkan PBB.
Misalnya, tenaga kesehatan untuk rumah sakit, pusat rehabilitasi dan trauma healing, serta negosiator.
“Kami biasanya bekerja sama dengan lembaga lain, misalnya jika butuh nakes dengan Kemenkes.
Karena pertangungjawaban terhadap personel sipil tersebut juga harus jelas sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Nugraha juga menyebut jalan menuju pengiriman pasukan perdamaian Indonesia untuk Palestina masih panjang.
Pasalnya, kata dia, harus ada mandat dari PBB lewat resolusi Dewan Keamanan PBB.
Selain itu, lokasi konfliknya juga harus sudah ada gencatan senjata. Sampai saat ini PBB masih berupaya mewujudkan gencatan senjata di sana.
“TNI intinya siap dikirim kapan saja, dan kita saat ini juga sudah menyiapkan rencana pengiriman empat batalyon.
Keempatnya batalyon tersebut adalah Batalyon Zeni (infrastruktur), Kesehatan, Perbekalan (dapur umum), dan Batalyon Pengamanan,” ucapnya.
Sebelum pasukan diberangkatkan, Nugraha menjelaskan bahwa PBB akan melakukan pengecekan dulu bulan sebelumnya.
Mereka, katanya, akan mengecek apakah pasukan yang akan diberangkatkan sesuai standar PBB.
“Sejauh ini pasukan perdamaian Indonesia memiliki reputasi sangat baik dan selalu menjadi pilihan utama PBB.
Kita sudah mempersiapkan, jika PBB membutuhkan berdasarkan mandat, dan kita sudah siap berangkat,” ujarnya.
TNI diketahui sudah menyiapkan 1.394 personel pasukan perdamaian untuk melaksanakan misi di Gaza.
TNI juga telah menyiapkan bantuan lanjutan untuk dikirimkan ke Gaza berupa KRI yang akan menjadi rumah sakit apung, alutsista tambahan, hingga bantuan logistik.
Panglima TNI Agus Subiyanto memastikan bantuan tersebut akan dikirimkan jika gencatan senjata telah terjadi di Gaza dan pihak TNI mendapatkan mandat dari PBB.
Semua pihak berharap gencatan senjata terjadi di Palestina agar tidak bertambah lagi korban jiwa dari warga sipil.
