Warga Sipil Bisa Bergabung Dengan Pasukan Perdamaian di Gaza, Berikut Syarat dan Penjelasannya

- Jurnalis

Rabu, 19 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Konflik senjata yang terjadi di Palestina terus berlangsung hingga saat ini dengan berbagai serangan dari Israel.

Kepedulian dan kecaman dari dunia internasional hanya menjadi angin lewat yang tidak pernah dihiraukan Israel.

Bahkan seruan dari organisasi perdamaian PBB tidak menghentikan meluncurnya peluru militer Israel setiap saat.

Namun saat ini ada pintu terbuka bagi masyarakat sipil yang mau menjadi relawan perang dalam konflik tersebut.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, warga sipil berpeluang bergabung dengan pasukan perdamaian untuk membantu warga Palestina di Gaza.

Baca Juga :  Isi Obrolan Erick Thohir Dengan Presiden Inter Milan Massimo Moratti Terkait Lapangan Hijau

Menurut Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar, sipil yang bisa bergabung dengan pasukan perdamaian dari Indonesia harus melalui serangkaian proses yang dilakukan TNI.

“Pasukan perdamaian yanf beroperasi di daerah konflik membutuhkan bekal khusus bagi sipil yang akan berpatisipasi.

TNI akan melakukan serangkain tes dan pelatihan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) Sentul,” ujarnya Selasa (18/6/2024).

Baca Juga :  Hotel di Tangerang Menyala dan Sulit Dipadamkan, Ada Korban Jiwa Yang Tidak Sempat Diselamatkan

Kapuspen TNI menjelaskan, unsur sipil dalam pasukan perdamaian Indonesia nantinya bisa menempati pos yang dibutuhkan PBB.

Misalnya, tenaga kesehatan untuk rumah sakit, pusat rehabilitasi dan trauma healing, serta negosiator.

“Kami biasanya bekerja sama dengan lembaga lain, misalnya jika butuh nakes dengan Kemenkes.

Karena pertangungjawaban terhadap personel sipil tersebut juga harus jelas sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Nugraha juga menyebut jalan menuju pengiriman pasukan perdamaian Indonesia untuk Palestina masih panjang.

Berita Terkait

Masyarakat Bisa Berkunjung ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Kota Nusantara, Berikut Syarat Yang Harus Dipenuhi
Komunitas Peduli Alam Papua Mendesak Perlindungan Hutan dan Menjaga Kekayaan Alam, Meminta Mengimplementasikan Perpres No. 76 Tahun 2023
Program Cetak Sawah Dilaksanakan Kementan Menjelang Transisi Pemerintahan, Sudah DIsepakati Bersama Dengan DPR RI
Presiden Terbang Ke Kalimantan Timur Untuk Berkantor di IKN, Didampingi Pejabat Tinggi Negara
Mutasi 130 Perwira Tinggi Tiga Matra TNI Diberikan Sebagai Promosi Jabatan Strategis
TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Resmi di Cabut, Nama Besar Bung Karno Terbebas Dari Belenggu
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI Menghasilkan Lima Kesimpulan Yang Harus Dijalankan Oleh Pemerintah
MPR RI Berkomitmen Mengembalikan Nama Baik Bung Karno Dengan Mencabut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

Berita Terkait

Minggu, 15 September 2024 - 22:57 WIB

Masyarakat Bisa Berkunjung ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Kota Nusantara, Berikut Syarat Yang Harus Dipenuhi

Minggu, 15 September 2024 - 22:56 WIB

Komunitas Peduli Alam Papua Mendesak Perlindungan Hutan dan Menjaga Kekayaan Alam, Meminta Mengimplementasikan Perpres No. 76 Tahun 2023

Sabtu, 14 September 2024 - 23:31 WIB

Program Cetak Sawah Dilaksanakan Kementan Menjelang Transisi Pemerintahan, Sudah DIsepakati Bersama Dengan DPR RI

Jumat, 13 September 2024 - 23:27 WIB

Presiden Terbang Ke Kalimantan Timur Untuk Berkantor di IKN, Didampingi Pejabat Tinggi Negara

Jumat, 13 September 2024 - 23:26 WIB

Mutasi 130 Perwira Tinggi Tiga Matra TNI Diberikan Sebagai Promosi Jabatan Strategis

Berita Terbaru