Korupsi terjadi secara tersistem dan melalui lembaga resmi yang memiliki anggaran atau uang.
Bukan hanya di bidang pemerintahan saja tetapi korupsi rentan dilakukan oleh pengusaha.
Selain itu dalam praktek korupsi juga melibatkan orang terdekat yang dipercaya sebagai kepercayaan.
Penyidik KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bupati Sidoarjo, Achmad Masruri.
Achmad diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang di BPPD Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.
Terhitung pada “Hari ini (3/6) bertempat di Polda Jatim. Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi.
Yakni Achmad Masruri (Staf Bupati Sidoarjo),” kata plt jubir KPK Ali Fikri, Senin (3/6/2024).
Muhdlor yang memiliki jabatan sebagai bupati diduga menggunakan uang potongan tersebut.
KPK menyebut, pemotongan dana insentif itu diduga dilakukan demi memenuhi kebutuhan Muhdlor dan Ari sebagai kepala BPPD.
Kasus ini berawal setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur pada, Kamis (25/1/2024).
Tercatat sebanyak 11 orang diamankan, termasuk Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati.
Siska sebagai Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, sekaligus bendahara, disebut secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif para ASN BPPD Sidoarjo.
Besaran potongan itu berkisar 10 persen hingga 30 persen dari insentif yang diterima masing-masing ASN.
Berdasarkan perhitungan KPK, dana yang berhasil dikumpulkan Siska mencapai Rp2,7 miliar.
Tetapi pada saat operasi tangkap tangan, penyidik hanya menemukan uang tunai Rp 69,9 juta.
Sehingga KPK menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi ini.
Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Sidoarjo, Ari Suyono Kepala BPPD, dan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun1999. Yakni, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Tepatnya, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
