Satgas Pemberantas Judi Segera Terbentuk, TNI dan Polri Juga Termasuk Objek Pengawasan

- Jurnalis

Jumat, 14 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi sosial yang penuh dengan berbagai permasalahan semakin rumit karena banyaknya perjudian.

Bukan hanya dari tingkat pendidikan rendah saja yang menjadi korban, bahkan pendidikan tinggi juga terkena dampak.

Dalam rangka memerangi berbagai bentuk perjudian yang terjadi si semua lapisan rakyat Indonesia.

Pemerintah mengambil langkah tegas dengan membentuk jajaran yang fokus mengatasi hal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto memberikan pernyataan resmi.

Baca Juga :  Panglima TNI Berharap Perwira Tinggi Yang Baru Naik Pangkat Melakukan Terobosan Konkret

Dia meminta seluruh petinggi Polri dan TNI untuk mengimbau anak buahnya tidak terlibat dalam pusaran judi online.

“Kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga, termasuk TNI dan Polri, juga kerap memberikan perhatian khusus kepada seluruh jajarannya supaya tidak terjebak judi online,” ucap Hadi saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Menko Polhukam mengemukakan hal itu ketika merespon dari beberapa fenomena kasus judi online.

Baca Juga :  Pejabat MPR RI Mengunjungi Nasdem Untuk Menemui Surya Paloh di Akhir Jabatannya

Yang bukan hanya menyerang masyarakat sipil namun juga melibatkan anggota TNI dan Polri belakangan ini.

Hadi menjelaskan bahwas Satuan Tugas (Satgas) Judi Online tidak hanya bertugas mengawasi masyarakat sipil namun juga seluruh ASN dan anggota TNI/Polri.

Menurut Hadi, seluruh lapisan masyarakat merupakan objek utama yang harus dilindungi dari praktik judi online.

Hal tersebut dikarenakan fenomena judi online kekinian sudah masuk ke seluruh kalangan masyarakat.

Berita Terkait

Masyarakat Bisa Berkunjung ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Kota Nusantara, Berikut Syarat Yang Harus Dipenuhi
Komunitas Peduli Alam Papua Mendesak Perlindungan Hutan dan Menjaga Kekayaan Alam, Meminta Mengimplementasikan Perpres No. 76 Tahun 2023
Program Cetak Sawah Dilaksanakan Kementan Menjelang Transisi Pemerintahan, Sudah DIsepakati Bersama Dengan DPR RI
Presiden Terbang Ke Kalimantan Timur Untuk Berkantor di IKN, Didampingi Pejabat Tinggi Negara
Mutasi 130 Perwira Tinggi Tiga Matra TNI Diberikan Sebagai Promosi Jabatan Strategis
TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Resmi di Cabut, Nama Besar Bung Karno Terbebas Dari Belenggu
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI Menghasilkan Lima Kesimpulan Yang Harus Dijalankan Oleh Pemerintah
MPR RI Berkomitmen Mengembalikan Nama Baik Bung Karno Dengan Mencabut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

Berita Terkait

Minggu, 15 September 2024 - 22:57 WIB

Masyarakat Bisa Berkunjung ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Kota Nusantara, Berikut Syarat Yang Harus Dipenuhi

Minggu, 15 September 2024 - 22:56 WIB

Komunitas Peduli Alam Papua Mendesak Perlindungan Hutan dan Menjaga Kekayaan Alam, Meminta Mengimplementasikan Perpres No. 76 Tahun 2023

Sabtu, 14 September 2024 - 23:31 WIB

Program Cetak Sawah Dilaksanakan Kementan Menjelang Transisi Pemerintahan, Sudah DIsepakati Bersama Dengan DPR RI

Jumat, 13 September 2024 - 23:27 WIB

Presiden Terbang Ke Kalimantan Timur Untuk Berkantor di IKN, Didampingi Pejabat Tinggi Negara

Jumat, 13 September 2024 - 23:26 WIB

Mutasi 130 Perwira Tinggi Tiga Matra TNI Diberikan Sebagai Promosi Jabatan Strategis

Berita Terbaru