Kekayaan alam Indonesia seperti samudera yang tidak pernah kehabisan air meskipun dikuras setiap hari.
Pengelolaan yang baik akan memberikan keuntungan yang sangat melimpah kepada Negara Indonesia.
Sehingga semua rakyat bisa menikmati hasil bumi Indonesia yang dikelola oleh Negara melalui instrumennya.
Kabar terbaru dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang memastikan perpanjangan kontrak untuk PT Freeport Indonesia hingga 2061.
Kabar menariknya adalah Indonesia akan menambah saham 10% sehingga secara keseluruhan menjadi 61%.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan.
Pernyataan mengagetkan disampaikan dalam kuliah tersebut, Bahlil mengatakan bahwa izin usaha Freeport akan habis pada tahun 2041.
Pemerintah memperpanjang kontrak Freeport sampai 2061, hal ini seiring dengan penambahan saham 10% modal saham menjadi 61%.
Bahlil berharap penambahan saham tersebut bisa mendorong bertambahnya lapangan kerja baru bagi rakyat.
“Ini tujuan pasal 33, jika tembaganya ada maka kita bangun pabrik mobil, jadi kita akan membangun semua ekosistemnya di Indonesia. Perjalanan ke depan itu adalah green energi,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (2/5/2024).
Tujuan kita melakukan ini untuk apa?, yakni Supaya mampu menciptakan lapangan kerja dan lapangan bisnis.
Jika hilirisasi kita bangun di daerah, maka daerah bisa menciptakan berbagai peluang yang menghasilkan.
Dalam dunia Investasi itu bila diumpamakan seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” tambah Bahlil.
Perlu diketahui hingga 2018 lalu saham Freeport yang dimiliki Indonesia sangat kecil yakni hanya 9,36%.
Namun kepemilikan tersebut akhirnya meningkat menjadi 51,23% pasca divestasi saham pada September 2018.
Kemudian melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar US$ 3,85 miliar atau hampir Rp 60 triliun.
Sekarang saham Freeport mayoritas sudah dimiliki oleh Negara Indonesia dengan nilai valuasi mencapai Rp 300 triliun.
“Pada tahun 2018 Presiden Jokowi mengatakan akan mengambil sebagian saham yang dikelola asing, karena itu adalah kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Pemerintah Indonesia membeli hampir US$ 4 miliar, dan dari pendapatan tersebut sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas menggunakan pendapatan itu. Artinya Presiden Jokowi membuat kebijakan membeli saham yang tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai US$ 20 miliar, Rp 300 triliun,” tutup Bahlil.
