Kekayaan alam Indonesia harus dilindungi dengan baik agar bisa dinikmati oleh masyarakat.
Salah satunya yakni tentang hasil laut yang memberikan dampak ekonomi besar bagi Indonesia.
Pemerintah melalui lembaga terkait harus melakukan segala bentuk pelanggaran yang merugikan secara ekonomi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat operasi mandiri maupun gabungan.
Diantaranya sinergi bersama sejumlah aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas upaya penyelundupan benih bening lobster (BBL).
“Karena kan dalam hal ini kami ada operasi bersama dan kami ada operasi mandiri.
Operasi mandiri itu tetap berjalan,” ucap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSKDP) KKP Pung Nugroho Saksono di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya memberantas penyelundupan baik melalui jalur darat, udara hingga laut.
“Di mana yang rawan itu di tempat pengepul, kemudian di pelabuhan penyeberangan.
Banyak juga terjadi di perbatasan dengan negara tetangga kita, di bandara, jalur laut.
Inilah objek-objek di mana lokasi lokasi tersebut rawannya penyelundupan,” ucap Ipung.
Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersama aparat penegakan hukum lainnya.
Selalu siap untuk melakukan razia di tempat-tempat atau lokasi lokasi yang di anggap rawan.
“Dan kami sudah tempatkan orang-orang kita di tempat tempat tersebut,” ujarnya.
Ipunk menyatakan pihaknya telah mengantongi titik-titik yang menjadi tempat pengepul penyelundupan benih bening lobster (BBL).
Sekitar 30 tempat pengepul yang diduga menjadi tempat praktik ilegal tersebut.
“Lokasi pengepul BBL itu titik-titiknya sudah kami kantongi, tinggal penggerebekan.
Jadi tiap daerah mungkin ada lima titik dalam satu daerah. Kalau dalam peta kita itu ada sekitar 30 titik ada pengepul BBL,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, selama ini kebanyakan penanganan kasus penyelundupan BBL pada level kurir.
Ini dikarenakan adanya iming-iming kesejahteraan dari pemodal agar kurir bungkam.
Namun pihaknya tak mau tinggal diam untuk mengusut pelaku lainnya melalui berbagai cara.
Pengusutan kasus hingga dalang menjadi bagian dari keseriusan KKP mengimplementasikan Permen KP Nomor 7 tahun 2024 yang salah satunya mengatur soal tata kelola lobster.
