Kontradiksi opini dari lembaga negara sangat menarik untuk diamati karena menyangkut kebijakan orang banyak.
Karena opini yang sudah dilontarkan bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk merumuskan kebijakan kedepannya.
Oleh sebab itu semua pihak harus peka dalam memantau perkembangan informasi yang berkaitan dengan regulasi.
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menilai pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan haji berdasarkan temuan masalah oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tidak diperlukan.
Dia menilai upaya evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama.
Harusnya cukup dibahas dalam Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI hingga tuntas.
“Tidak perlu dibentuk Pansus untuk menyikapi hasil temuan Timwas Haji DPR,” kata Yandri dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Adapun salah satu temuan yang dipersoalkan menurutnya adalah terkait bahan baku pangan yang berasal dari Thailand.
Dengan jumlah 240 ribu lebih jemaah asal Indonesia, dia mengatakan seharusnya bahan baku pangan berasal dari dalam negeri.
Dia mengatakan inisiasi bahan baku pangan dari Indonesia sudah dimulai ketika dirinya menjadi Ketua Komisi VIII Tahun 2019-2022.
Realisasinya, kata dia, keran ekspor untuk pemenuhan bahan baku asal Indonesia sudah dibuka oleh Menteri Perdagangan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
