Kelestarian hutan menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat.
Hal itu penting dilakukan agar kualitas udara di Indonesia semakin baik dan mengurangi penyakit dikalangan masyarakat.
Komunitas Anak Adat Peduli Lingkungan Alam Provinsi Papua menyerukan perlindungan terhadap hutan daerah ini ke depan.
Hal ini dilakukan dalam upaya melindungi kekayaan hutan alam Papua dari ancaman deforestasi yang semakin nyata.
Ketua Papua Trada Sampah Dina Danomira di Jayapura, Minggu, mengatakan bahwa.
Dengan perubahan dan pembangunan yang cepat di Provinsi Papua, pihaknya meminta agar transparansi dalam penanganan manajemen lingkungan secara lintas sektor.
“Terutama transparansi dana lingkungan seperti dana pengelolaan sampah dan hutan lindung.
Untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, perlu ditegaskan kembali regulasi-regulasi manajemen sampah kota yang sudah dari dulu ada tapi tidak diterapkan,” katanya.
Menurut Dina, sampah plastik menjadi ancaman besar untuk pariwisata di kota-kota pesisir besar di Papua dan microplastik mengakibatkan penyakit terutama untuk reproduksi perempuan.
“Sesuai dengan target penerimaan APBN 2024 untuk menerapkan cukai plastik.
Kami mengharapkan Pemerintah Provinsi Papua mendukung dan mengimplementasikan Perpres No. 76 Tahun 2023,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sebagai generasi emas bangsa dan daerah partisipasi pemuda lebih ditingkatkan dalam pembahasan lingkungan pemerintah sesuai dengan agenda UN Decade 2030 dan UN SDG 2030.
“Manusia secara global sedang mengalami ancaman terbesar sepanjang sejarah yaitu krisis iklim maka kami mendesak calon gubernur, wali kota dan bupati yang akan memimpin berbagai daerah di Papua untuk lebih serius menangani krisis iklim sebagai aksi yang darurat dan tidak boleh ditunda lagi,” katanya.
Sementara itu Koordinator Volunteer Greenpeace base Jayapura Joonathan Frizzy Mebri percaya bahwa.
Pihaknya harus terlibat dalam mendorong isu pemimpin pro lingkungan dan sedikit bersentuhan dalam isu politik.
Karena seluruh keputusan yang berdampak kepada lingkungan berasal dari kebijakan-kebijakan politik.
“Desakan kami adalah seluruh bakal calon baik ditingkat provinsi, kota dan kabupaten di Papua harus menetapkan isu lingkungan terutama pengakuan, perlindungan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat di dalam visi, misi dan program kerja seluruh bakal calon,” ujarnya.
Dia mendesak seluruh pemimpin yang akan maju di Pilkada Papua 2024 harus menghentikan deforestasi dan perusakan hutan, transparansi dalam kebijakan lingkungan, menekankan pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan sampah sekali pakai dalam berbagai bentuk.
