Ketika menengok ke belakang, ada rasa ketakutan yang traumatik yang membayangi jiwa-jiwa yang hampir mati karena selama 30 tahun tercekam oleh REJIM Militer yang OTORITER.
Selama 30 tahun, Bangsa Indonesia mengalami penindasan di segala aspek kehidupan. Rakyat Indonesia dininabobokkan dengan tembang “Tak Lelo Lelo Ledung”, rakyat dibayar dengan kesejahteraan fisik berupa murah sandang, pangan, dan papan.
Subsidi besar-besaran dilakukan oleh REJIM ORDE BARU untuk menghalangi rakyat berpartisipasi dalam politik. Sistem Demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Pancasila, di mana kesempatan utama diberikan kepada komponen bangsa yang berprofesi di bidang politik, namun hanya sebatas sebagai KACUNG-KACUNG politik dari REJIM ORDE BARU.
Demikian pula masyarakat diberikan keleluasaan menjadi profesional di segala bidang kehidupan sosial, baik bidang ekonomi, sosial, kebudayaan maupun keagamaan. Akan tetapi, tidak diperbolehkan untuk mengganggu kekuasaan dalam bentuk apapun, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan pergerakan yang demonstratif. Sudah pasti akan digebuk dengan tindakan represif oleh REJIM.
Mendadak datanglah KRISMON (krisis moneter) yang mewakili hukum-hukum rasional sejarah dengan godam hukum rasional perubahan, meremukkan sebuah REJIM otoriter yang selama tiga dasawarsa telah mengurung kebebasan dan keadilan. Dalam situasi sosial seperti itu, kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi berada dalam kondisi lepas kontrol, karena kondisi pusat kekuasaan sudah retak dipukul godam sejarah dan dibarengi dengan kesenjangan hidup REJIM yang dihantam baja sejarah. Lengkaplah sudah REJIM ORDE BARU bubar dengan ditandai sebuah insiden kecil di istana negara dengan kata-kata yang cukup apik dari Presiden Suharto yang mengatakan bahwa “TIDAK JADI PRESIDEN TIDAK PATEKEN”.
Ada secercah harapan besar yang sanggup mengharu biru kehidupan sosial masyarakat bangsa dan rakyat Indonesia, utamanya ada perbaikan kualitas hidup. Genderang perubahan segera ditabuh dengan gegap gempita tentang Indonesia Baru yang bernama ORDE Reformasi. Mendadak seluruh komponen bangsa menjadi reformis, mendadak juga bermunculan para reformer kesiangan yang tidak jelas asal usulnya (ternyata para reformer itu saat ini satu per satu terbongkar kedoknya, ternyata mereka adalah begundal politik yang berasal dari ORDE BARU). Jadi bisa disimpulkan ketika Suharto lengser, yang melanjutkan kekuasaan adalah teman-teman Suharto sendiri yang tidak lain dan tidak bukan adalah begundal-begundalnya sendiri.
Namun, di sisi lain juga ada beberapa reformis yang benar-benar sebagai pejuang-pejuang reformasi. Bagi yang mati dalam insiden-insiden di awal reformasi bisa diklaim sebagai pahlawan reformasi meskipun tidak mendapatkan SK dari Presiden sebagai pahlawan reformasi, dan bagi reformis yang masih hidup mempunyai peluang yang besar untuk berkuasa di negara bangsa Indonesia yang baru memasuki situasi sosial yang baru.
Reformasi yang pada awalnya adalah sebuah harapan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi ambyar dan hambar. Kehadiran reformasi yang telah disambut hangat oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki paradigma anti korupsi, kolusi, dan nepotisme mendapatkan dukungan yang luar biasa dari seluruh masyarakat dan seluruh elemen bangsa, dan didukung penuh oleh seluruh rakyat Indonesia.
Mengapa reformasi menjadi ambyar dan hambar? Hal tersebut dikarenakan kelancangan para reformer yang sama sekali tidak memiliki kesadaran sosio-historis maupun kesadaran sosio-kultural sebagai anak-anak bangsa. Dengan ekstrim dapat disebut sebagai tindakan yang ugal-ugalan dengan berani-beraninya mengamandemen UUD 1945 menjadi UUD yang substantif bertentangan dengan semangat dan cita-cita proklamasi.
Transformasi isme-isme baru dipraktekkan oleh REJIM Reformasi dengan model desain yang sama sekali tidak cocok dengan kondisi obyektif psikologis masyarakat bangsa Indonesia, dan untuk memanipulasi agar sistem yang baru diadopsi oleh isme-isme liar itu dibuatlah jargon-jargon “NKRI Harga Mati”, “Saya Pancasila”, “Kami Gotong Royong”. Namun, jargon tetaplah jargon ketika tidak dibarengi dengan perubahan kelakuan administratif yang konsekuen dan konsisten.
Komplotan reformer itu telah membuat jebakan politik menjadikan parpol sebagai pemegang otoritas dalam kehidupan politik di negara bangsa Indonesia ini dengan kewenangan mencalonkan presiden, gubernur, bupati/walikota, dan DPD, DPR provinsi dan kabupaten/kota. Inilah awal kebangkrutan moral bangsa ini. Partai politik itu saat ini di negara bangsa Indonesia ini sama dan sebangun dengan kartel atau sindikat yang berorientasi kepada kepentingan-kepentingan kartel/sindikatnya saja. Karena anggota kartel/sindikatnya tidak akan merubah sistem yang sudah mapan dan menguntungkannya itu. Sedangkan politik yang esensial tidak akan dijalankan oleh parpol. Inilah yang dinamakan parpol yang sotoloyo dan sudah tidak ada bedanya semua parpol di negara bangsa Indonesia ini adalah parpol sotoloyo yang bisanya cuma merusak masa depan bangsa dan negara. Jadi tidak mengherankan jika secara bertahap tapi pasti parpol-parpol itu ditinggalkan oleh konstituennya dan segera jatuh berguguran. Rakyat sudah tahu tentang ini dan rakyat Indonesia sudah jijik dengan parpol. Ketika partai politik merayakan hari lahirnya, bertebaran spanduk, banner, maupun baliho-nya dan tidak ketinggalan juga bendera partainya. Pemandangan yang menjemukan sejarah reformasi. Itu baru kegiatan rutin tahunan yang membuat rakyat semakin muak. Kemudian ditambah agenda lima tahunan di ajang Pemilu benar-benar bikin suasana yang mengganggu aktivitas warga negara Republik Indonesia yang sedang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dengan susah payah.
Sudah puluhan tahun tidak ada perubahan sosial yang lebih kondusif menuju perbaikan nasib. Bahkan dari tahun ke tahun sejak reformasi, kesejahteraan dan keadilan semakin jauh panggang dari api. Artinya, keduanya hanya merupakan jargon-jargon yang absurd (omong kosong). Presiden ada karena konspirasi parpol dan konspirasi rakyat. Parpol dibeli, rakyat juga dibeli. Presiden Republik Indonesia dengan era pemilihan langsung oleh rakyat adalah produk jual beli (transaksional). DPR juga demikian. Gubernur juga demikian. Bupati/walikota juga demikian. Rakyat sebagai pemilih juga demikian. Lengkap sudah kebobrokan sistem demokrasi negara Republik Indonesia ini baik di tingkat teks maupun konteks. Sesuatu yang dibentuk oleh konspirasi transaksional juga akan menghasilkan produk yang berasal dari konspirasi transaksional tersebut. Dan hal demikian itu sangat tidak mungkin untuk dapat membentuk karakter bangsa, maupun distribusi keadilan dan kesejahteraan, apalagi dalam rangka mencerdaskan bangsa. Apalagi mau menjadi negara maju yang berkemajuan rasanya tidak mungkin.
Ketidakmungkinan inilah yang dinamakan Indonesia sedang berada pada situasi batas sosial, politik, ekonomi, budaya, dan krisis ideologi (Pancasila berada pada titik kritis dan sedang terancam eksistensinya). Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, akan ada insiden historis yang terjadi di negara bangsa Indonesia ini, yang merupakan titik ultimasi. Pada situasi seperti itu, hukum rasional sejarah dengan hukum rasional perubahan menampakkan fungsinya sebagai kekuatan sosial yang bisa membawa kehidupan berbangsa dan bernegara ini bubar atau sebaliknya menjadi Indonesia baru dengan orde yang baru yang tidak pernah dimengerti oleh jamannya.
Selamat belajar dan membaca. Semoga bermanfaat.
Penulis
DJOKO SUKMONO
Alumni GMNI Jember
