Salah satu parameter keberhasilan pemerintah yakni dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Tingkat kepuasan pelayanan menjadi pertimbangan yang sangat menentukan citra pemerintah.
Ombudsman RI melakukan diskusi terfokus dengan Organisasi untuk Pembangunan Ekonomi dan Kerja Sama (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).
Untuk membahas pengembangan dan penguatan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI.
Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan diskusi yang dilakukan dengan OECD .
Sangat penting untuk meningkatkan kualitas penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik .
Tentunya yang dilakukan Ombudsman pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
“Penilaian kepatuhan ini telah dilakukan Ombudsman RI sejak tahun 2015 sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,” kata Bobby dalam diskusi yang digelar di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan tertulis resmi.
Bobby menjelaskan Ombudsman RI secara rutin menyelenggarakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik setiap tahun.
Hal ini terus dilakukan sebagai upaya pencegahan atas terjadinya malaadministrasi.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kata dia, Ombudsman RI kemudian menyampaikan bahwa.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
