Membuat tujuan merupakan penyebab utama terjadinya situasi sosial yang dinamis. Meskipun sudah disadari bersama selama ratusan tahun bahwa penentuan tujuan adalah penentuan kegagalan sejak awal, hal ini terjadi karena penentuan tujuan merupakan produk dari pemikiran yang berlandaskan idealisme romantik semata, tanpa orientasi obyektif terhadap situasi sosial yang sedang terjadi, bertumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan yang fundamental.
Seringkali, dalam merumuskan tujuan, kita hanya bersandar pada kesadaran sosio-historis dan sosio-kultural tanpa mengevaluasi nilai-nilai fundamental yang tertransformasi dalam kehidupan sosial saat ini. Akibatnya, sesuatu yang dianggap benar dan baik tanpa adanya orientasi obyektif yang mendalam langsung saja dituliskan dalam konstitusi suatu struktur sosial, kemudian dijadikan ‘ajimat’ yang keramat dan sakral. Misalnya, sebuah struktur sosial (dalam hal ini boleh disebut negara) memiliki tujuan: terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Apakah tujuan tersebut benar-benar bisa diwujudkan? Ternyata tidak! Inilah kegagalan sejak awal, dan inilah kegagalan yang sesungguhnya.
Ada contoh lain yang dapat disebut sebagai sesuatu yang tidak ada, tetapi selalu digembar-gemborkan sebagai simbol perjuangan, pengorbanan, pengabdian, bahkan dijadikan sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan). Siapakah itu? Dia adalah Rakyat. Apakah ada bukti otentik tentang Rakyat? Jawabnya: Tidak ada. Tapi jika warga negara, buktinya ada, yaitu akta kelahiran di suatu negara, bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjuk pada penduduk suatu negara dengan rincian identitas yang jelas. Sedangkan rakyat, sama sekali tidak memiliki bukti legal formal dari pemerintah.
Kemudian, mengapa ada istilah Kesejahteraan Rakyat yang selalu dijadikan jargon di suatu negara? Padahal, rakyat itu sendiri tidak ada. Mengapa ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan rakyatnya tidak ada? Yang lebih ironis, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat Indonesia yang mana yang diwakili? Rakyatnya tidak ada. Bahkan presiden, gubernur, bupati/walikota dipilih oleh rakyat, tetapi yang memilih adalah orang Indonesia yang ber-KTP. Seluruh partai politik yang ada selalu berslogan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan semboyan ‘dari, oleh, untuk Rakyat’, padahal rakyat tidak ada. Ketika istilah timbul bahwa Rakyat Indonesia akan meminta kembali kekuasaan yang telah diberikan, apakah itu bisa diwujudkan? Sedangkan rakyat tidak ada. Tidak bisa, bukan?
Inilah manipulasi konstitusional yang harus segera dilenyapkan dari suatu negara. Jika negara tersebut masih menyatakan tetap ada, maka secepatnya istilah ‘rakyat’ harus melekat kepada setiap warga negara, dan secepatnya diterbitkan Kartu Tanda Rakyat.
Rakyat adalah individu yang sadar berbangsa dan bernegara, tetapi siapa mereka itu? Apakah pembayar pajak yang taat, atau setiap pemilik KTP, pemilik KTA parpol, KTA ormas, atau ASN, atau apa lagi? Secara empirik, rakyat ini belum ada karena secara obyektif belum bisa dibuktikan. Inilah sebuah evaluasi dari seorang warga negara Republik Indonesia tentang rakyat.
Evaluasi ini ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia, seluruh partai politik, seluruh komponen bangsa, dan seluruh elemen masyarakat, agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera mewujudkan kartu identitas rakyat Indonesia agar di kemudian hari tidak terjadi diskontitusionalisasi.
Rakyat telah menjadi perbendaharaan bahasa yang telah melekat pada seluruh tingkatan dan lapisan, baik pada unsur pemerintahan, komponen bangsa, maupun elemen masyarakat. Tanpa disadari, jargon kerakyatan ini telah menjadi sebuah pandangan mulia bagi tiap-tiap warga negara Republik Indonesia. Di dalam struktur pikiran individu manusia konkret di Indonesia ini, rakyat telah menjadi jati dirinya karena esensinya yang luar biasa hebat, yaitu sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan).
Namun, keberadaan rakyat itu abstrak dan tidak konkret. Dengan demikian, rakyat itu hanyalah sebuah konsep kemanusiaan yang disokong oleh esensi kebangsaan Indonesia yang diberikan sebuah mahkota bernama: KEKUASAAN ADA DI TANGAN RAKYAT.
Kemudian, jika keberadaan rakyat itu abstrak, maka pemerintah Republik Indonesia ini juga abstrak adanya, demikian pula segala kelengkapan organisasinya, seperti presiden, MPR, DPR, gubernur, maupun bupati/walikota. Lalu yang konkret itu siapa? Mereka adalah manusia-manusia yang mendiami wilayah Republik ini yang secara substansial tidak terhubung dengan yang abstrak tersebut.
Boleh jadi, dikatakan bahwa bangsa Indonesia ini berada pada posisi esensinya saja, namun tidak sungguh-sungguh berada secara konkret pada posisi eksistensialnya. Ekstremnya, keduanya berada pada posisi abu-abu.
Inilah yang sedang terjadi di negara bangsa Indonesia ini, yang mana hal demikian itu bisa dijadikan alat manipulasi untuk melakukan eksploitasi manusia terhadap manusia, untuk melakukan aktivitas KKN dengan leluasa, karena semuanya berada pada posisi esensinya yang abu-abu.
Tulisan ini sekadar mengingatkan kepada seluruh unsur pemerintahan, komponen bangsa, dan seluruh elemen masyarakat agar ada perubahan administratif yang tuntas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pesan dari Sang Proklamator tentang Rakyat
*Penemuan Kembali Revolusi Kita 17 Agustus 1959 TTD Soekarno*
Rakyat… Rakyat… Rakyat… Ayo kumpul, kumpul-kumpul, dirembuk sing apik… Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini tidak mau ditindas oleh bangsa lain, tidak mau dieksploitasi oleh golongan apapun, meskipun itu dari bangsanya sendiri. Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini menuntut kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan dari rasa takut, baik karena ancaman di dalam negeri, maupun ancaman dari luar negeri. Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk menggerakkan secara konstruktif aktivitas sosialnya untuk mempertinggi kebahagiaan masyarakat. Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini menuntut kebebasan mengeluarkan pendapat, yaitu hak-hak yang lazimnya dinamakan DEMOKRASI… Inilah keyakinan saya dulu dan itulah pula yang saya lihat di mana-mana. Tuntutan-tuntutan ini keluarganya seperti meledak-ledak dalam abad ke-20, tetapi sebenarnya ia telah terkandung berabad-abad dalam kalbu. Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan itu pada hakikatnya tak lain dan tak bukan adalah pengejawantahan dari BUDI NURANI KEMANUSIAAN.
Penulis
DJOKO SUKMONO
Alumni GMNI Jember
