Pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Jika kualitas pelayanan yang diberikan baik maka akan mendapat simpati dari masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan itu berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2014.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, opini WTP kali ini diperoleh.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2023 Kemendagri dan BNPP.
Selain itu, juga laporan keuangan pinjaman luar negeri Kemendagri dari Bank Dunia.
Untuk program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), serta Proyek Digital ID tahun 2023.
“Kami ucapkan terima kasih khususnya untuk yang telah memberikan opini WTP untuk Kemendagri dan BNPP.
Alhamdulillah makin melengkapi kebanggaan kami, ini adalah WTP kesepuluh kalinya,”
Diucapkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Kemendagri dan BNPP di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.
Mendagri mengatakan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan kebanggaan yang mampu meningkatkan rasa percaya diri.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
