Salah satu parameter keberhasilan pemerintah yakni dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Tingkat kepuasan pelayanan menjadi pertimbangan yang sangat menentukan citra pemerintah.
Ombudsman RI melakukan diskusi terfokus dengan Organisasi untuk Pembangunan Ekonomi dan Kerja Sama (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).
Untuk membahas pengembangan dan penguatan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI.
Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan diskusi yang dilakukan dengan OECD .
Sangat penting untuk meningkatkan kualitas penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik .
Tentunya yang dilakukan Ombudsman pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
“Penilaian kepatuhan ini telah dilakukan Ombudsman RI sejak tahun 2015 sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,” kata Bobby dalam diskusi yang digelar di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan tertulis resmi.
Bobby menjelaskan Ombudsman RI secara rutin menyelenggarakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik setiap tahun.
Hal ini terus dilakukan sebagai upaya pencegahan atas terjadinya malaadministrasi.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kata dia, Ombudsman RI kemudian menyampaikan bahwa.
Hasil penilaian kepada kementerian/lembaga/pemda yang dinilai, untuk selanjutnya dapat menjadi dasar dalam perbaikan pelayanan publik lembaga tersebut.
Selain itu, ia mengungkapkan terdapat pula tinjauan sistematis (systematic review) dan penilaian cepat (rapid assessment).
Serta beberapa upaya lain yang dilakukan Ombudsman RI terkait pencegahan malaadministrasi.
Menanggapi hal tersebut, Head of the Governance Indicators and Performance Division OECD Monica Brezzi menyatakan bahwa.
Diskusi yang dilakukan sangat menarik sebab berkaitan dengan pengembangan institusi publik,.
Khususnya dalam pemerintahan di Indonesia yang ingin memberikan pelayanan maksimal.
Dia mengatakan hal itu menjadi relevan lantaran OECD juga telah mempublikasikan hasil survei berjudul “Drivers of Trust in Public Institutions”.
Adapun Indonesia telah menjadi mitra utama OECD sejak 2007 bersama Brazil, China, India, dan Afrika Selatan, serta menjadi negara kandidat aksesi pertama dari Asia Tenggara pada Februari 2024.
Selain Monica, terdapat pula OECD Public Governance Directorate Conor Das-Doyle sebagai delegasi OECD yang hadir dalam kesempatan itu.
Para delegasi diterima langsung oleh pimpinan Ombudsman RI, di antaranya Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, Anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya, serta jajaran lainnya.
