Perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan melalui berbagai mekanisme sesuai yang sudah diatur dalam perundang undangan yang berlaku.
Ada yang selesai dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dan ada juga yang harus melakukan perhitugan ulang karena dianggap janggal.
Seperti dalam pemilihan Presiden 2024 dimana dalam beberapa daerah harus melakukan pencoblosan ulang karena dianggap ada kesalahan mekanisme
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagaimana tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024.
Disatu sisi anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa PSU digelar tanpa didahului tahapan kampanye.
Hal itu sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilihan Umum.
“Pasal 98 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 berbunyi, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye,” kata Idham dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Meski tidak ada kampanye, jajaran KPU daerah diminta untuk tetap memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.
“Agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU pasca-putusan MK,” ujarnya.
PSU ini bakal digelar bersamaan dalam rentang waktu yang berbeda sejak putusan MK dibacakan. Terdapat 7 PSU yang dilakukan dalam batas waktu 45 hari, 11 PSU dalam rentang waktu 30 hari, dan 2 PSU digelar dalam waktu 21 hari.
Adapun PSU bakal diselenggarakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
Sebagai informasi, MK telah selesai memutus 106 perkara PHPU Pileg 2024. Sidang pembacaan putusan itu digelar mulai tanggal 6,7 dan 10 Juni 2024.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
