Indonesia memiliki banyak pulau, Lautan dan hutan yang harus dilindungi bersama agar tidak dimanfaatkan oleh Negara lain untuk di eksploitasi.
Daerah yang berada jauh diujung pemerintahan pusat memerlukan perhatian serius untuk mencegah berbagai tindakan yang merugikan bangsa dan Negara.
Forum Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FA-GMNI) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Isi surat tersebut mengusulkan Pemerintahan Prabowo membentuk Kementerian Khusus Daerah Perbatasan RI.
Surat Terbuka tersebut ditandatangani Ketua Umum FA-GMNI Adjat Sudrajat, SH, dan Sekretaris Jenderal R.Carlos, SH, MM di Bandung, pada Senin, 30 Desember 2024 lalu.
Dalam surat tersebut Adjat menyampaikan, FA-GMNI merupakan entitas gerakan yang sepenuhnya dijiwai semangat Korps “Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang” dengan kesadaran penuh sebagai komponen bangsa, siap bersinergi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih.
8 poin usulan yang disampaikan FA-GMNI mengenai Pemberdayaan Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Negara Kepulauan, yaitu
1) Didasari semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, FA-GMNI yang pernah digembleng oleh Kementerian Pertahanaan RI dalam hal Bela Negara dimana anggota kami yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merasa terpanggil untuk ikut terlibat dalam hal pengamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di pulau-pulau terluar maupun perbatasan demi harkat dan martabat perspektif bangsa kedepan.
2) Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tanggal 17 Desember 2002 dengan keputusan No: 102 yang dikeluarkan Mahkamah Internasional Cort of Justice (ICJ) terkait kasus mengenai kedaulatan memutuskan bahwa kepemilikan sah dari pulau Sipadan dan Ligitan adalah Negara Jiran Malaysia.
3) Hal tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri ‘kala itu’ lemah di mata dunia Internasional sehingga dalam hal berdiplomasi terhadap Mahkamah Internasional menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan juga hilangnya Provinsi ke-27 Timor Timur.
4) Kondisi objektf bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan letak wilayah sangat strategis karena posisi silang antara dua Benua Asia dan Australia dan dua lautan samudra Pasifik dan samudra Hindia dengan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah.
5) Pengalaman pahit diatas menimbulkan kesadaran dan pembelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia, agar kiranya selalu bersama-sama untuk menjaga keutuhan dan kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6) Negara Indonesia yang bertabrakan langsung dengan 10 (sepuluh) Negara yakni: Malaysia, Singapura, India Palau, Papua Nugini, Timor Leste, Thailand, Philipina, Vietnam, dan Australia sangat rawan konflik dengan negara-negara tersebut karena hingga sekarang belum ada terkait perbatasan bilateral yang belum ada kejelasan.
7) Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya adalah laut yang berarti kualitas kehidupan suatu bangsa dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan laut.
8) Terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya 12 pulau-pulau kecil terluar yang bertabrakan dengan 10 negara tetangga yang memerlukan perhatian khusus karena berpotensi terjadi konflik ,pulau-pulau kecil terluar yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Karena Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan, Kata Adjat, diperlukan ketahanan nasional di wilayah perbatasan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Maka diharapkan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Kementerian Khusus Daerah Perbatasan RI.
FA- GMNI “Menyerukan kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi agar mengalokasikan Anggaran Pertahanan yang lebih besar untuk pembelian Alutista TNI-AL, TNI-AU dan TNI-AD dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.
“FA-GMNI mendukung seutuhnya persahabatan Negara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia dengan dasar saling menghormati, Indonesia cinta damai tapi lebih cita-cita kemandirian demi kelangsungan hidup bangsa dan utuhnya Indonesia Raya,” ucapnya.
Oleh sebab itu FA-GMNI bersama organisasi kemasyarakatan lainnya siap memobilisasi daerah-daerah yang rawan konflik untuk membentuk komando Milisi Perbatasan yang bekerja sama dengan TNI. Ucap Adjat.
