Transisi kepemimpinan pemerintahan dilakukan setelah melalui proses demokrasi pemilihan umum.
Presiden yang sudah memimpin dua periode maka tidak boleh ikut dalam pemilihan lagi dan harus digantikan yang terpilih.
Bagi presiden terpilih kama berhak untuk menentukan sosok yang akan memimpin berbagai kementerian selanjutnya.
Saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus aktif berkoordinasi dengan tim ekonomi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Untuk mendapatkan gambaran kebutuhan anggaran kabinet mendatang sebagai bagian dari melancarkan proses transisi pemerintahan.
“Mengenai program-program baru, sampai hari ini kami terus berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo.
Agar bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program-program tersebut,”
Hal tersebut diucapkan Sri Mulyani dalam keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/6/2024) petang.
Kebutuhan anggaran kabinet mendatang dan program-programnya akan dibahas secara terpisah.
“Dan penjelasan dilakukan tim Prabowo untuk kebutuhan pemerintahan barunya nanti,” ucapnya.
Hanya saja, dari sisi RAPBN 2024, Menkeu mengatakan, perhitungannya sudah dilakukan. Hal itu dikarenakan sudah dibahas dan dilakukan persiapan sejak dini.
“Pesannya APBN tetap dijaga secara hati-hati, karena ini adalah instrumen yang sangat penting bagi pemerintahan ke depan juga.
Juga dari sisi sustainabilitas maupun dari sisi komitmen defisit untuk dijaga di level tiga persen,” ucapnya.
Untuk itu Menkeu mengatakan, dirinya terus berkomunikasi dengan tim Prabowo agar mereka dapat melihat seluruh aspek APBN. “Yang dikelola transparan, akuntabel, dan penuh kehati-hatian,” ujarnya.
Masyarakat berharap semua posisi kementerian diduduki oleh tokoh yang anti terhadap korupsi.
Agar pemerintah mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat dan anggaran negara bisa digunakan secara bijaksana.
