Politik adalah alat untuk mencapai kekuasaan yang melibatkan berbagai instrumen atau lembaga.
Tidak heran jika dalam pelaksanaan nya membutuhkan modal yang sangat besar demi berlangsungnya momentum politik.
Bahkan untuk menjadi wakil rakyat harus mengeluarkan uang yang sangat banyak agar menempati kursi legislatif.
Proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 sudah selesai dan diikuti oleh tiga pasangan.
Mereka adalah Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran rakabuming, Ganjar Pranowo – Mahfud M.D.
Pemilu tersebut berjalan satu putaran meskipun ada pihak yang menganggap ada kecurangan hingga putusan hukum MK.
Satu putaran pemilu 2024 mampu menghemat dan meminimalkan pengeluaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pemilu 1 putaran berhasil menghemat sebesar Rp 12,3 triliun. Berdasarkan data APBN per akhir Maret 2024.
Dalam sebuah kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan pengeluaran untuk tahun 2024.
Awalnya pemerintah menganggarkan sebanyak Rp 38,3 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
Namun anggaran yang terealisasi sebesar Rp 26 triliun atau 67,9% dari jumlah yang ditetapkan.
Artinya terdapat sisa anggaran Rp12,3 triliun tidak terpakai karena Pemilu sudah selesai.
“Hampir 70% sudah dibelanjakan karena Pemilu pada Februari ini harus belanja yang ada di depan,” ucap Sri Mulyani dalam rilis APBN Kita, Jumat, (26/4/2024).
Sri Mulyani mengatakan pengeluaran terbesar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kedua lembaga tersebut menyedot anggaran untuk pelaksanaan pemilu sebesar Rp 23,8 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara, serta honorarium badan adhoc.
Pengeluaran Pemilu 2024 juga dilakukan oleh 14 kementerian dan lembaga lainnya.
Seperti Polri dalam laporannya jumlah anggaran yang terpakai adalah Rp 2,2 triliun.
Anggaran digunakan Polri untuk keperluan pengamanan pemilu dan layanan pengaduan pelanggaran etik.
“Untuk pemilu ini karena sudah selesai kami harapkan pertanggungjawabannya dari belanjanya akan mulai disusun oleh kementerian dan lembaga,” tutup Sri Mulyani.
