Untuk menjalankan roda pemerintahan dibutuhkan banyak biaya agar bisa melayani masyarakat.
Oleh sebab itu beberapa langkah politik dilakukan pemerintah untuk mencukupi hal tersebut.
Salah satunya dengan melakukan Hutang luar negeri agar ekonomi nasional terus berputar.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan beberapa kritik terkait hutang luar negeri selama ini.
Sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal pernyataan PDI Perjuangan yang ingin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dipatok 0%.
Dia mengatakan jawaban pemerintah atas pandangan-pandangan fraksi di DPR akan disampaikan pekan depan.
“Nanti kami bahas dalam jawaban, nanti ya minggu depan, kan tadi banyak pandangan,” kata Sri Mulyani di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (28/5/2024).
Sembilan fraksi partai politik di DPR telah menyampaikan pandangannya atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 yang dihelat hari ini.
Mendapatkan kesempatan pertama berbicara, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal APBN.
Yang akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut dalam menjalankan roda negara.
PDIP salah satunya meminta defisit dalam APBN 2025 dipatok 0% agar tidak terjebak hutang.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” ucap juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat.
Edy mengatakan fraksinya menilai pada APBN transisi, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
“Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru,” tambahnya.
Oleh karena itu, dia meminta belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin dan APBN 2025 juga tidak mengalokasikan belanja modal yang berisi proyek-proyek dalam RKP dan RPJMN.
“Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru,” tutupnya.
