Paguyuban Kepala Desa Jawa Timur Satu Komando Tidak Berpolitik Dalam Pilkada Jawa Timur 2024

- Jurnalis

Kamis, 5 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peristiwa politik yang berjalan seringkali menimbulkan berbagai gesekan di kalangan lapisan bawah.

Pendidikan politik terhadap masyarakat harus dilakukan secara maksimal agar dewasa dalam menilai peristiwa.

Kepala desa memiliki peran vital dalam memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat.

Lebih dari 6.000 kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) Jawa Timur.

Menyatakan satu komando tak berpolitik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2024.

“Ini murni untuk menjalin silaturahmi antar kepala desa. Kami harap kepala desa bersatu dan tidak ada perpecahan,” Ucap Ketua pembina PKD Jatim M Yusuf.

Baca Juga :  Transportasi IKN Menggunakan Taksi Terbang, Saat Ini Masih Dalam Pengurusan Izin Uji Coba

Yusuf menyampaikan pesan tersebut dalam kegiatan bertema “Satu Komando Bersama Sampai Akhir” di Surabaya, Rabu.

Ia menambahkan selama ini kepala desa seperti terbagi menjadi beberapa organisasi atau aliansi dan saat ini telah disatukan lewat PKD Jatim.

Melalui PKD Jatim Yusuf berharap kepala desa tetap kompak satu komando sampai akhir.

“Satu komando ini dimaksudkan untuk tetap bersama dan bersaudara sampai akhir meski beda pilihan,” tegasnya.

Ketua PKD Jatim Sujiono menegaskan sekali lagi bahwa acara ini terselenggara dari iuran dan donatur teman-teman kepala desa (kades).

Baca Juga :  Indonesia Berada Pada Situasi Batas Sosial Politik Yang Mengerikan, Revolusi Belum Selesai..!!!

Ia juga menegaskan tidak ada founding dari partai politik (parpol) atau pasangan calon (paslon) tertentu.

“Kami mengadakan acara ini untuk forum silaturahmi dan bersama mendoakan bangsa.

Kita sebagai anak bangsa boleh dong mendoakan bangsanya,” ujarnya.

Sujiono juga mengungkapkan, pihaknya tidak membatasi hak politik anggota karena hak politik seseorang tidak boleh dirampas.

“Kami menghormati hak politik masing-masing anggota. Tidak ada paksaan. Forum ini murni kami buat untuk silaturahmi antarkepala desa se-Jatim,” ucapnya.

Berita Terkait

Pemkab Bojonegoro Kucurkan Hibah BUMDes Pertanian Rp 1,5 M, Setiap Desa Dapat Jatah Rp 100 Juta
Bupati Situbondo dan Kepala Dinas Diperiksa Penyidik KPK Atas Dugaan Korupsi
Wali Kota Semarang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di Berbagai Dinas Pemerintahan
Mantan Ketua Pengadilan Surabaya Menjadi Tersangka Korupsi Suap, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Semakin Menurun
629 Kasus Kebakaran Hutan Terjadi di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan Menjadi Daerah Yang Mengalami Karhutla signifikan
Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Mencuri Uang Nasabah
Polda Jawa Barat Menyelidiki Ancaman Bom Saat wisuda di Universitas Katolik Parahyangan Bandung
BNN Tangkap Pengedar Narkoba di Bengkalis Provinsi Riau Dengan Bukti 29,9 Kilo Sabu

Berita Terkait

Selasa, 11 Maret 2025 - 15:35 WIB

Pemkab Bojonegoro Kucurkan Hibah BUMDes Pertanian Rp 1,5 M, Setiap Desa Dapat Jatah Rp 100 Juta

Selasa, 21 Januari 2025 - 22:49 WIB

Bupati Situbondo dan Kepala Dinas Diperiksa Penyidik KPK Atas Dugaan Korupsi

Jumat, 17 Januari 2025 - 22:22 WIB

Wali Kota Semarang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di Berbagai Dinas Pemerintahan

Rabu, 15 Januari 2025 - 10:08 WIB

Mantan Ketua Pengadilan Surabaya Menjadi Tersangka Korupsi Suap, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Semakin Menurun

Jumat, 10 Januari 2025 - 08:42 WIB

629 Kasus Kebakaran Hutan Terjadi di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan Menjadi Daerah Yang Mengalami Karhutla signifikan

Berita Terbaru

Potret Publik Petani Indonesia

Nasionalis

Kembalikan Mandat Republik Kepada Publik

Minggu, 23 Mar 2025 - 22:26 WIB