Mensos Didampingi Satgasus Pencegahan Korupsi Polri Menyalurkan BPNT dan PKH di Lamongan Jawa Timur

- Jurnalis

Sabtu, 8 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Bantuan sosial pemerintah harus diawasi oleh semua pihak agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pengawasan bisa dilakukan sejak pengusulan, penetapan dan distribusi bantuan yang diberikan oleh negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena penyimpangan dilakukan secara leluasa jika tidak ada kontrol sosial dari semua elemen masyarakat.

Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri mendampingi Kementerian Sosial dalam mengawasi penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

“Pendampingan ini sebagai bentuk pengawasan,” kata Ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri Budi Agung Nugraha, Jumat.

Menurut Budi, hasil pengawasan tersebut, tim menemukan beberapa persoalan terkait penyaluran BPNT dan PKH di Kabupaten Lamongan.

Beberapa persoalan dimaksud, yakni terjadi upaya penggiringan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mengambil BPNT yang telah dipaketkan di penyedia.

Baca Juga :  Pesawat Pengintai Rusia Terbang Diatas Langit Jepang Tetapi Terdeteksi Oleh Radar

“Padahal paket itu telah ditentukan,” kata dia.

Tidak hanya itu, lanjut dia, penggiringan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permensos Nomor 4 Tahun 2023 yang berakibat pada perlakuan ketidaklayakan terhadap KPM yang tidak mau mengambil paket sembako/BPNT.

“Satgassus merekomendasikan agar Kemensos RI meningkatkan intensitas sosialisasi.

Serta edukasi KPM agar tidak mudah ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Budi.

Selain itu, Satgassus juga merekomendasikan evaluasi SDM yang menjadi pendamping sosial di daerah agar memastikan KPM menerima haknya.

Adapun caranya dengan mengatur regulasi dan mekanisme pengusulan BPNT dan PKH lebih akuntabel, transparan, wajar, kebijakan dan pengendalian kebijakannya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

“Ini untuk meminimalisir peluang dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menghilangkan haknya KPM,” ujarnya.

Budi menambahkan, Satgassus akan terus mendampingi Kemensos RI dalam melakukan berbagai pelaksanaan.

Baca Juga :  Pilkada Banten Merupakan Ajang Rekonsiliasi Partai Politik Dengan Mengusung Kepala Daerah Yang Sama

Tujuannya untuk memastikan bahwa penerima bansos adalah orang yang berhak dan layak menerima.

Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri Yudi Purnomo Harahap menambahkan.

Tim juga melakukan kegiatan monitoring pencairan dan penyaluran BPNT dan PKH.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi KPM di Kabupaten Lamongan untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan cara memanfaatkan program bansos.

“Kabupaten Lamongan dipilih karena ditemukannya ribuan data KPM yang ditidaklayakkan dalam kurun waktu Juni 2023 sampai dengan Februari 2024.

Diduga perlakuan ketidaklayakan ini tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Bantuan sangat bermanfaat bagi keluarga kurang mampu dalam menunjang hidupnya.

Kondisi akan semakin terpuruk jika hak subsisi diselewengkan oknum tidak bertanggung jawab.

Sehingga akan menambah tingkat kemiskinan semakin tajam dan kehidupan semakin kacau.

Berita Terkait

BMKG Mendeteksi Gempa di Kabupaten Sarmi Papua, Tidak Berpotensi Menimbulkan Tsunami
Hari Kue Nasional Dirayakan Oleh Masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, Ditetapkan Berdasarkan Kalender China
KPK Geledah Rumah Dinas Menteri Desa PDTT Terkait Dana Hibah di Jawa Timur, Uang Tunai dan Bukti Elektronik Sudah Diamankan
Teroris Tertangkap di Bekasi Dengan Beberapa Barang Bukti, Berikut Pernyataan Densus 88 Antiteror
Tiba di Istana Paus Fransiskus Disambut Langsung Oleh Presiden Jokowi, Anak-Anak Berpakaian Adat Yang Membawa Bendera Merah Putih dan bendera Vatikan
Upacara Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Pertama Kali di Indonesia, Berikut Pidato Jaksa Agung ST Burhanuddin
Garda Bangsa PKB Siap Membasmi Muktamar Tandingan Meskipun Memiliki Resiko Tinggi
Polri Optimis Bisa Menjaga Keamanan Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia-Africa Forum ke 2 di Bali

Berita Terkait

Selasa, 17 September 2024 - 18:57 WIB

BMKG Mendeteksi Gempa di Kabupaten Sarmi Papua, Tidak Berpotensi Menimbulkan Tsunami

Selasa, 17 September 2024 - 18:54 WIB

Hari Kue Nasional Dirayakan Oleh Masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, Ditetapkan Berdasarkan Kalender China

Rabu, 11 September 2024 - 20:36 WIB

KPK Geledah Rumah Dinas Menteri Desa PDTT Terkait Dana Hibah di Jawa Timur, Uang Tunai dan Bukti Elektronik Sudah Diamankan

Rabu, 4 September 2024 - 19:45 WIB

Teroris Tertangkap di Bekasi Dengan Beberapa Barang Bukti, Berikut Pernyataan Densus 88 Antiteror

Rabu, 4 September 2024 - 19:44 WIB

Tiba di Istana Paus Fransiskus Disambut Langsung Oleh Presiden Jokowi, Anak-Anak Berpakaian Adat Yang Membawa Bendera Merah Putih dan bendera Vatikan

Berita Terbaru