Pada tahun 2024 Mahkamah Konstitusi menangani banyak perkara yang berkaitan dengan proses politik.
Beberapa bulan lalu hampir setiap hari media pemberitaan melakukan penyiaran sengke pemilihan presiden.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dismisal terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024, Selasa 21/5.
Sepanjang sidang sesi I dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.15 WIB, diketahui MK telah menggugurkan 55 gugatan PHPU legislatif.
Fajar Laksono selaku juru Bicara MK menjelaskan alasan majelis hakim menggugurkan beberapa perkara sengketa hasil Pileg 2024.
Salah satunya yakni adanya perkara yang tidak memenuhi aspek formal, seperti diajukan di luar tenggat waktu, yaitu lewat dari 3×24 jam.
Selain tidak terpenuhinya aspek formal, berupa calon perseorangan yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang diteken oleh ketua umum dan sekjen partai politik.
Ada juga alasan akibat pemohon yang tidak menghadiri ketika dipanggil secara patut oleh MK.
” Belum masuk substansi atau pokok perkaranya. Jadi dilihat dulu aspek-aspek formilnya. Nah, ini dilihat perkara-perkara yang tidak memenuhi aspek formil, kira-kira akan berhenti sampai di sini,” ujar Fajar, Selasa 21/5.
Pihak MK membacakan putusan terhadap 155 perkara PHPU pada Selasa dan Sebanyak 52 perkara lain, rencananya akan dibacakan Rabu 22 Mei.
MK mengantongi sebanyak 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR, DPD, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota yang terdaftar.
Tetapi dalam sidang putusan dismisal kali ini, hanya ada 207 perkara yang akan dibacakan.
Sehingga terdapat 90 perkara yang tidak masuk dalam jadwal pembacaan putusan dismisal.
Nanti kita akan lihat variasinya karena ada beberapa perkara yang tadi disampaikan Pak Ketua itu ada ketikan putusan, tambahnya.
Dalam satu perkara itu ada dapil atau ada posita yang harus berhenti, tetapi ada yang lain di dalam satu permohonan itu lanjut. Nanti kita lihat sama-sama,” jelas Fajar.
Adapun dalam pengucapan putusan dismisal tersebut, hakim konstitusi menyaring perkara mana saja yang dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Sejumlah perkara yang lolos, akan memasuki tahap sidang pembuktian yang akan dilaksanakan pada 27 Mei-4 Juni 2024.
