Kontrol sosial harus dilakukan untuk memantau semua indikasi yang mengarah kepada penyimpangan.
Semua pihak harus bekerjasama dalam melakukan pengawasan demi kualitas pelayanan masyarakat.
Komisi Yudisial (KY) akan bermitra dengan media massa agar bisa terus mengawal penegakan integritas hakim.
Karena terjadi peristiwa banyaknya isu hukum dan peradilan yang menarik perhatian publik.
Di tengah banyaknya respons publik terhadap putusan hakim yang dianggap kurang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah mengatakan pihaknya berupaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
“KY menyampaikan apresiasi kepada pers yang telah membantu dalam mewujudkan independensi sistem peradilan,”
Ucap Nurdjanah saat membuka diskusi bertajuk Refleksi Penegakan Integritas Hakim Untuk Peradilan Bersih di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat malam (23/8).
Untuk itu, KY terus memperkuat kerja sama dengan media massa dalam upaya menjaga dan menegakkan integritas hakim.
Yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya KY dalam mewujudkan peradilan bersih.
Pada Januari sampai Juli 2024, KY mencatat laporan masyarakat yang masuk sebanyak 573 laporan masyarakat.
Yakni terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 400 tembusan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
