Dunia pertanian harus mendapat perhatian dari berbagai pihak agar banyak petani muda yang bertahan ditengah arus globalisasi dan industrialisasi.
Serangan teknologi dan informasi semakin memudarkan generasi muda untuk tetap melanjutkan aktivitas budidaya tanaman.
Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bojonegoro melakukan gebrakan baru dalam menentukan langkah untuk pembangunan yang berkelanjutan dalam rapat Paripurna yang digelar pada tanggl 21/05/2025.
Keputusan tersebut langsung menetapkan 2 peraturan daerah ( PERDA) sekaligus secara resmi yakni Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Perda pengelolaan sampah.
Rapat yang digelar diruang paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro itu dihadiri oleh Wakil Bupati Nurul Azizah serta OPD yang lain turut mengawal kehadiran Wakil Bupati.
Perda yang disahkan bersama ini tentu sebagai jaminan terhadap hak dan kewajiban para petani untuk dilindungi.
Pemerintah daerah akan bersama -sama atau berkolaborasi dengan stakholder yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan program berupa pendampingan, pelatihan, dan memberikan bantuan sarana prasarana, akses usaha,serta asuransi bagi para petani.
Yayasan Suara Petani Indonesia ( YSPI) Cabang Bojonegoro memberikan tanggapan terhadap Perda yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Bojonegoro bahwa regulasi pada dasarnya semua bertujuan baik demi kemaslahatan masyarakat. Namun pada kenyataannya dilapangan terkadang Kebalikannya.
Besar harapan YSPI Cabang Bojonegoro bahwa bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro menjadi garda terdepan untuk membratas tengkulak alias mafia yang menghantui serta menyengsarakan rakyat dalam hal ini petani.
Contoh nyata saat ini banyak mafia pupuk yang mempermainkan harga, begitu pula dengan pengepul hasil produksi berupa padi, jagung, tembakau,bawang merah dan lain sebagainya, saat panen raya bukan regulasi yang menentukan harga akan tetapi para tengkulak atau pengepul.
Melihat peristiwa tersebut sebaiknya Bupati bukan hanya membuat PERDA, akan tetap mengintruksikan kepada jajaran dibawahnya yakni kepala desa untuk membuat Perdes karena ini hirarkis pemerintahan yang langsung berdampak terhadap masyarakat.
Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa seharusnya pasang badan untuk menjamin serta memberikan kepastian kepada para petani terhadap kendala atau permasalahan petani. Tindak tegas para pengepul alias tengkulak nakal yang mempermainkan harga, pupuk, bibit serta semua hasil panen ara petani.
Di Bojonegoro nampaknya harus pakai tangan besi untuk menghukum serta menjerat terhadap pelaku yang mengkebiri para petani kita. Petani yang bersusah payah mencukupi kebutuhan pangan daerah namun mereka masih terjerat kemiskinan.
Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati maupun Wakil Bupati memerintah kepada Kepala Dinas pertanian supaya yang bersangkutan memberikan perintah Penyuluh pertanian untuk terjun langsung bersama sama masyarakat tani disawah, tegal serta kebun jangan hanya berfungsi seperti PKL ini hanya sistem administrasi semata.
Penulis
SAHDAN
Ketua Yayasan Suara Petani Indonesia
Cabang Bojonegoro
