Taraf kehidupan antara Petani dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ibarat seperti Bumi dan langit.
Apalagi sejak diumumkannya kenaikan gaji PNS oleh pemerintah baru baru ini.
Para petani harus berjuang diatas tanah sawah dengan penuh ketidakpastian hasil.
Sedangkan PNS selalu mendapat gaji bulanan yang terhitung besar dan minim resiko.
Meskipun kedua dimensi kehidupan tersebut sangat sedikit yang memperdebatkan secara ilmiah.
Tetapi sebagai generasi bangsa kita harus kritis menganalisa kondisi sosial masyarakat yang terjadi.
Jika mengutip Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. dia menjelaskan.
Petani di Indonesia hingga saat ini berjumlah sekitar 33,4 juta orang berdasarkan gender.
Yakni terdapat 25,4 juta diantaranya adalah laki-laki dan sebanyak 8 juta orang perempuan.
Dia juga mengelompokan petani berdasarkan dari faktor usia dan tingkat pendidikan.
Menurutnya petani masuk dalam kategori usia sudah tua dan lebih dari 70 persen hanya lulusan tingkat sekolah dasar.
Sehingga kalau kita menggunakan pola pikir matematis berarti Jumlah petani usia milenial kurang dari 30 persen.
Sedangkan dari 33 juta lebih petani hanya sekitar 3 persen saja yang lulusan dari perguruan tinggi.
Data tersebut disampaikan saat Webinar ‘Strategi Pengembangan SDM dan Regenerasi Petani’ Fakultas Pertanian UGM, Rabu (21/10/2023).
Data yang disampaikan pihak kementerian tersebut menjadi benar ketika kita benturkan dengan kenyataan kondisi petani saat ini.
Di Jawa Timur sangat mudah menemukan petani yang usianya sudah tidak muda lagi disawah.
Mereka menggarap lahan dan tanaman dengan harapan bisa memberikan keuntungan nominal.
Untuk mencukupi kebutuhan hidup mulai biaya sekolah anak kebutuhan hidup sampai keperluan lainnya.
Padahal sudah diketahui semua pihak bahwa hasil panen nanti harganya tidak pernah mendapat kepastian.
Bisa jadi tanaman di lahan bagus tetapi harga hasil panen sangat rendah bahkan rugi.
Tantangan untuk mengajak pemuda agar masuk kedalam dunia pertanian sangatlah tidak mudah.
Karena dunia pertanian saat ini belum menjanjikan kesejahteraan yang pasti bagi pemuda.
Akibatnya untuk melahirkan petani muda kompeten dan berdaya saing sulit diciptakan.
Sehingga Jumlah pengusaha muda di sektor pertanian Indonesia masih sangat rendah.
Kondisi ini diperkuat berdasarkan data BPS tahun 2014 jumlah angkatan kerja pertanian 34 persen.
Kemudian turun 31,9 persen di tahun 2017 sedangkan sebanyak 29,5 persen tahun 2019.
Angka BPS tersebut semakin menegaskan bahwa masalah regenerasi dalam sektor pertanian terus mengalami degradasi.
Kebijakan Kenaikan Gaji PNS Semakin Mencemaskan Dunia Pertanian
Mengutip situs Kemenkeu, Presiden Jokowi menetapkan kenaikan gaji PNS dan PPPK tersebut pada Jumat (26/1/2023).
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8%.
Sedangkan pensiunan mendapatkan kenaikan sebesar 12% tertulis dalam regulasi tersebut.
Setiap bulan setiap pegawai Negeri Sipil akan memperoleh kenaikan gaji dengan nominal yang sudah ditetapkan.
Asalkan mereka aktif bekerja dan tidak melakukan pelanggaran hukum pidana yang mengancam jabatannya maka gaji akan terus mengalir.
Ketika purna jabatan pun akan tetap menerima bayaran dengan kategori pensiunan PNS.
Berbeda dengan kondisi petani apalagi buruh tani yang menggantungkan hidup dilahan sawah.
Yang penuh dengan ketidakpastian hasil, musim dan cuaca serta harga penen kelak.
Kondisi ini secara tidak langsung akan memaksa ruang berpikir petani untuk menjadikan keluarga dan anak anak mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Dengan pertimbangan logis yaitu kepastian gaji bahkan sampai selesai tugas masih tetap saja dibayar oleh pemerintah.
Efek jangka panjangnya adalah petani perlahan lahan meninggalkan dunia pertanian melalui pikiran yang selalu digoda dengan kenaikan gaji PNS.
Karena secara prinsip dasar manusia ingin hidup tenang, layak dan tenteram tanpa kebingungan apalagi ketidakpastian harga panen.
Penulis
Akbar Kamarruzaman
Divisi Advokasi Petani Pusat Kajian Marhaenis
