Kanwil Bea Cukai Kepulauan Riau Fokus Membasmi Barang Selundupan Dari Negara Luar, Karena Berada Dalam Jalur Perdagangan Internasional

- Jurnalis

Selasa, 2 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyelundupan sangat merugikan negara dalam hal pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan.

Selain itu aksi penyelundupan juga membuat pelaku UMKM kalah saing dengan barang impor.

Hal ini membuat harga barang Impor bisa lebih murah karena mereka tidak membayar pajak kepada negara.

Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu wilayah yang masih rawan masuknya barang-barang selundupan.

Kondisi tersebut didukung oleh posisinya yang strategis berbatasan dengan sejumlah negara.

Serta berada di lintasan perairan yang menjadi perlintasan perdagangan internasional.

Kepala Kanwil Bea Cukai Kepri, Priyono Triatmojo mengatakan kepada media bahwa.

Posisi geografis Kepri berada di Selat Malaka yang dilintasi hampir 70.000 kapal.

Kepri juga berbatasan dengan beberapa negara Singapura, Malaysia, Kamboja dan Vietnam.

Baca Juga :  Tragedi Perselingkuhan Lahan Pertanian Dengan Home Industri Atas Nama Kemajuan Sebuah Kota

“Sehingga tugas Kanwil Bea Cukai Kepri lebih pada penegakkan hukum, khususnya melakukan patroli laut.

Patroli dilakukan untuk menjaga perbatasan, menjaga penerimaan negara dan mencegah masuknya barang ilegal dan terlarang ke wilayah Indonesia,” ucap Priyono, Sabtu (29/6/2024).

Dia menceritakan, wilayah Batam yang memiliki sekitar 143 pelabuhan ilegal atau tikus.

Dimana 97 titik berada di Pulau Batam, dan 58 titik berada di sekitar Pulau Batam.

“Pelabuhan tikus ini merupakan potensi besar keluar masuknya kapal yang membawa barang-barang tanpa dokumen alias barang selundupan.

Barang selundupan itu bisa merugikan masyarakat, dan terutama berpotensi merugikan negara,” ucap Priyono.

Barang-barang yang diselundupkan biasanya rokok, minuman keras, narkoba, pasir kuarsa dan pakaian bekas.

Baca Juga :  Jadwal Penyeberangan Bali - Lombok Hari Sabtu 3 Februari 2024, Perjalanan Ditempuh Selama 4 Jam 30 Menit

Jumlah penindakan meningkat tajam di 2023 sebanyak 836 penindakan, dibandingkan 2022 sebanyak 364 penindakan.

Sementara, hingga Mei 2024 sudah dilakukan 233 penindakan dengan nilai barang Rp11,53 miliar. Dari jumlah itu, estimasi
kerugian negara sebesar Rp1,65 miliar.

Kepala Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Batam, Dafit Kasianto mengatakan,

Terdapat tiga macam patroli laut oleh PSO Batam. Yaitu patroli rutin, patroli targeting ( reaksi cepat) dan patroli terkordinasi.

Patroli rutin dilakukan 24 jam setiap hari. Sedangkan patroli terkordinasi dilakukan bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga dan dengan polisi penjaga pantai Singapura dan Malaysia.

 

Berita Terkait

Hasil Riset BRIN Seharusnya Menjadi Rujukan DKPP Kabupaten Bojonegoro Demi Kesejahteraan Petani Bawang Merah
Tragedi Perselingkuhan Lahan Pertanian Dengan Home Industri Atas Nama Kemajuan Sebuah Kota
Pemkab Bojonegoro Kucurkan Hibah BUMDes Pertanian Rp 1,5 M, Setiap Desa Dapat Jatah Rp 100 Juta
Bupati Situbondo dan Kepala Dinas Diperiksa Penyidik KPK Atas Dugaan Korupsi
Wali Kota Semarang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di Berbagai Dinas Pemerintahan
Mantan Ketua Pengadilan Surabaya Menjadi Tersangka Korupsi Suap, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Semakin Menurun
629 Kasus Kebakaran Hutan Terjadi di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan Menjadi Daerah Yang Mengalami Karhutla signifikan
Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Mencuri Uang Nasabah

Berita Terkait

Minggu, 20 April 2025 - 22:42 WIB

Hasil Riset BRIN Seharusnya Menjadi Rujukan DKPP Kabupaten Bojonegoro Demi Kesejahteraan Petani Bawang Merah

Kamis, 27 Maret 2025 - 13:56 WIB

Tragedi Perselingkuhan Lahan Pertanian Dengan Home Industri Atas Nama Kemajuan Sebuah Kota

Selasa, 11 Maret 2025 - 15:35 WIB

Pemkab Bojonegoro Kucurkan Hibah BUMDes Pertanian Rp 1,5 M, Setiap Desa Dapat Jatah Rp 100 Juta

Selasa, 21 Januari 2025 - 22:49 WIB

Bupati Situbondo dan Kepala Dinas Diperiksa Penyidik KPK Atas Dugaan Korupsi

Jumat, 17 Januari 2025 - 22:22 WIB

Wali Kota Semarang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di Berbagai Dinas Pemerintahan

Berita Terbaru

Nasionalis

Potret Moralitas di Indonesia

Selasa, 22 Apr 2025 - 18:00 WIB

Logo Organisasi Kesejahteraan Profesi Galian Seluruh Indonesia (KPGSI)

Pemikiran

Demi Nusa dan Bangsa Untuk Pertama Kalinya Rakyat Harus Bicara

Senin, 21 Apr 2025 - 23:33 WIB