Semua pegawai negeri sipil dan Aparatur Sipil Negara tidak oleh terjun dalam politik praktis.
Misalnya terlibat langsung dalam pemilihan kepala daerah 2024 yang akan dilaksanakan.
Semua pihak bisa melaporkan jika menemukan oknum pegawai yang terlibat aktif dalam politik
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan jajarannya menjaga netralitas saat berlangsung pemilihan kepala daerah 2024.
Burhanuddin menegaskan tidak ada ruang bagi jajaran di Kejaksaan Agung untuk bermain politik praktis.
“Yang paling saya soroti adalah berkaitan netralisasi, netralitas jajaran kejaksaan.
Saya tegaskan, tidak ada ruang politik praktis bagi kita,” kata Burhanuddin di upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).
Burhanuddin menyatakan netralitas Kejaksaan Agung adalah harga mati.
Burhan memastikan akan ada sanksi bagi insan Korps Adhyaksa apabila tidak netral di Pilkada 2024.
Tak main-main, Burhanuddin bakal menindak langsung pegawai Kejaksaan Agung yang mendukung calon tertentu.
“Netralitas Adhyaksa adalah harga mati, kalian melenceng dari situ, aku tindak, Ingat itu,” katanya.
Burhanuddin meminta jajaran di Gakkumdu untuk dapat berperan memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024.
“Sehingga diperlukan persiapan, peranan dari jajaran kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu),” katanya.
Masyarakat berharap agar pilkada serentak bisa berjalan dengan aman dan damai tanpa ada pertikaian yang menyebabkan korban jiwa.
